JAKARTA, Riautribune.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan partainya telah membangun komunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Hal tersebut disampaikan Kamhar merespons kesepakatan Gerindra dan PKB untuk membangun koalisi menghadapi Pemilu 2024.

Kamhar berkata dari komunikasi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Prabowo dan Cak Imin diperoleh kesepahaman bahwa Indonesia membutuhkan perubahan.

"Partai Demokrat juga telah membangun komunikasi dengan 2 partai ini, dengan Cak Imin maupun dengan Pak Prabowo. Ada kesepahaman bahwa Indonesia butuh perubahan," kata Kamhar, Jumat (1/7).

Namun, ia tidak menerangkan terkait kemungkinan Demokrat bergabung ke dalam koalisi Gerindra dan PKB yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Ia hanya menyatakan Demokrat menghormati serta menghargai kesepakatan Gerindra dan PKB untuk berkoalisi. Menurutnya, dua parpol itu telah cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Terbentuknya koalisi ini semakin membuka peluang bahwa poros koalisi yang akan terbangun pada 2024 nanti lebih dari dua. Itu berarti hampir bisa dipastikan kontestasi Pilpres 2024 akan diikuti lebih dari dua pasang calon," katanya.

Sebelumnya, Gerindra dan PKB resmi membentuk koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Koalisi dua partai diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Gerindra dan PKB pun telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Gerindra diketahui memiliki 78 kursi, sementara PKB mempunyai 58 kursi di DPR. Jika dijumlahkan, kedua partai telah mengantongi 136 kursi DPR.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mengusung capres dan cawapres.

Jumlah anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 orang. Jika dihitung, 20 persen dari total kursi DPR berarti 115 kursi. Dengan demikian, total kursi Gerindra dan PKB sudah melewati ambang batas pencalonan presiden.