Ketua DPRD Minta Pemerintah Bengkalis Serius tanggapi Antrian Panjang RORO Penyebrangan

Sabtu, 02 Juli 2022

BENGKALIS, Riautribune.com - Kerap terjadinya antrian panjang di pelabuhan penyebrangan RoRo Desa Air Putih Bengkalis - Sei Selari Sungai Pakning menjadi perhatian serius Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam, Lc., M.E.Sy. 

Politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bengkalis itu menilai, permasalahan yang kerap terjadi di pelabuhan penyebrangan itu perlu dievaluasi dan dukungan serius pemerintah.

Pasalnya, moda transportasi penyebrangan Roll on roll off di kabupaten Berjuluk Negeri Junjungan itu merupakan jantung tranportasi perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis. 

Mulai dari masyarakat kalangan menengah kebawah, pedagang, wisatawan, hingga DPRD dan Pemerintah daerah juga menggunakan fasilitas penyebrangan tersebut. Jika armada angkutan penyebrangan bermasalah, diperkirakan perekonomian masyarakat juga akan terganggu.

"Permasalahan Ini sudah sering terjadi, sudah jadi rahasia umum ini, bahkan saya rasa keluhan masyarakat hari ini cukup parah, karena mengantri hampir 24 jam, kami pun selaku wakil rakyat juga sering terkendala saat melakukan perjalanan dinas, tentunya ini harus menjadi perhatian serius," ungkapnya kepada Riautribune.com, Jum'at 1 Juli 2022 malam.

Politisi yang lahir di Lirik tahun 1971 itu juga menyampaikan, Pemerintah daerah harus segera mengambil sikap serius, dengan program yang direalisasikan dan dipantau secara langsung, jangan sampai program dibuat namun realisasinya terkendala terus.

"Kami akan support pemerintah, jika pemerintah mengambil sikap, tinggal dianggarkan saja, tentu kami akan menyetujuinya, demi kenyamanan masyarakat, jangan sampai semua menimbulkan banyak permasalahan nantinya jika hal ini tidak segera ditanggapi," sebutnya.

"Saat ini Ferry penyebrangan itu merupakan pihak ketiga. Jika pihak ketiga ini tidak mampu untuk menjalankan sesuai dengan kontrak dan undang-undang yang berlaku, kita duduk bersama, kita cari solusi, apakah kita menambah lagi kapal dengan pemilik kapal lainnya atau mencari pengelola yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan transportasi penyebrangan ini, jangan terlalu dipaksakan, pemerintah ada hak untuk memutuskan kontrak dengan pihak ketiga, tujuannya agar masyarakat tidak menjadi korban," ujarnya.

Diketahui beberapa pekan terakhir aktifitas transportasi penyebrangan RORO di Bengkalis terkendala akibat beberapa unit armada kapal tak dapat berlayar dikarenakan rusak. Sehingga kendaraan menumpuk antri di pelabuhan.

Hingga berita ini diterbitkan, masih terlihat ratusan kendaraan antri mengular di Pelabuhan Penyeberangan RoRo Desa Air Putih Bengkalis. (Rizal Iqbal)