Jakarta - riautribune :Wapres Jusuf Kalla menyebut kadang anggota DPR justru mengutus stafnya untuk kunjungan kerja (kunker). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi.

"Itu tidak mungkin terjadi. Anggota justru rugi sendiri. Ke dapil itu untuk terpilih kembali, terima aspirasi. Kok malah enggak datang padahal dibiayai negara," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2016).

Agus juga membantah adanya kunker fiktif yang dilakukan wakil rakyat. Menurutnya, adanya temuan BPK soal potensi kerugian negara hanyalah masalah administrasi.

"Tidak ada yang fiktif. Ini karena pertanggungjawaban laporan yang masih di fraksi, belum disampaikan ke sekjen," ungkap politikus Partai Demokrat ini.

Dia menuturkan bahwa selama ini anggaran kunker anggota DPR dikucurkan secara lumpsum sehingga pertanggungjawaban secara laporan. Hanya saja, laporan dari fraksi ini tidak diterima sekjen DPR.

"Kemudian saat pemeriksaan BPK, laporan ini masih di fraksi. Jadi tinggal secara administratif. Tidak ada masalah," ujar Agus.

Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla sudah membaca laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan kunker fiktif anggota DPR yang berpotensi merugikan negara hampir Rp 1 triliun. JK meminta ada sanksi bagi anggota DPR yang ketahuan melakukan kunker fiktif.

"Apa yang saya baca dari laporan BPK, ini kadang yang buat staf khususnya datang, padahal yang dibutuhkan anggota DPR-nya sendiri," kata JK kepada wartawan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).(dtk/rt)