Pemkab Rohil Gelar Bimtek SAKIP dan Percepatan Reformasi Birokrasi

Rabu, 25 Mei 2022

BAGANSIAPIAPI - Pemkab Rohil melaksanakan Bimbingan Teknik (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), di Pekanbaru, Riau, Selasa (24/05/2022).

Bimtek menghadirkan narasumber Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kemen PAN-RB RI Akhmad Hasmy, AK, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Fauqi Akhmad Kharir, Analis Kebijakan Muda pada Sub Koordinator Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana M Iqbal Budianto S.Kom, M.E.Biz, Pelaksana Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Komen PAN-RB Chafidloh Mufidah A.Md, AK.

Pelaksanaan bimtek sebagai salah satu upaya penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, difasilitasi Pusat Sains Pelatihan Instansi Daerah, melalui Diklat Centre Aparatur Daerah, bertujuan menciptakan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan SAKIP, dan Percepatan Pelakasanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rohil.

"Mencermati situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang pada saat ini merupakan tantangan bagi birokrasi pemerintah daerah, terutama para aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang baik," kata Bupati Rohil Afrizal Sintong. saat membuka  bimtek.

Afrizal menekankan pentingnya SAKIP untuk memenuhi penilaian dan target dari pemerintah yang harus memiliki nilai tinggi. Dari hasil evaluasi penilaian SAKIP pada 2021, sebut Afrizal, Kabupaten Rohil memperoleh nilai 68,03 dengan Predikat B. Sementara Indeks Reformasi Birokrasi  di Kabupaten Rohil, sebut Afrizal, memperoleh nilai 54,37 dengan kategori CC. 

"Trend nilai SAKIP dan RB Kabupaten Rohil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun predikat masih sama. Semoga pada tahun 2022 Indeks SAKIP Kabupaten Rohil dapat naik dari B menjadi BB, dan Indeks RB dapat naik dari CC menjadi B," sebut Afrizal. 

Bupati Afrizal memohon dukungan dari seluruh unit kerja di Pemkab Rohil, dari para pimpinan hingga ke level staf, atau operator semua harus menjalankan SAKIP secara maksimal. 

"Tahun 2022 adalah tahun yang berat dimana seluruh stakeholder harus bersama-sama bahu-membahu untuk memperbaiki semua komponen yang berkaitan dengan kinerja yang sudah menjadi komitmen bersama," tutur Bupati.  

Bimtek yang akan dilaksanakan ini, terang Bupati Afrizal, bertujuan untuk perencanaan agar lebih berorientasi kepada kinerja dengan tetap melaksanakan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan,  menyelaraskan, dan pengintegrasian manajemen keuangan, dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja), mengimplementasikan 8 area perubahan dalam rangka menwujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh, mendorong pimpinan OPD melakukan monitoring, dan pengendalian SAKIP dan RB, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. 

Selanjutntya, jelas Afrizal, untuk meningkatkan Indeks SAKIP Kabupaten Rohil, dari B menjadi BB, meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rohil dari CC menjadi B, dan  terwujudnya penyederhanaan birokrasi yang efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun reformasi birokrasi adalah perubahan – perubahan yang dilakukan pada birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui 8 area perubahan yakni,  manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu hal yang cukup penting dalam reformasi birokrasi adalah penyederhanaan birokrasi diantaranya penyederhanaan struktur organisasi,  penyetaraan jabatan dan penyederhanaan sistem kerja. Ketiga tahap tersebut sudah dilakukan Pemkab Rokan Hilir,  namun dalam pelaksanaannya  masih ada kendala sehingga perlu kiranya ada pembekalan kepada ASN terkait mekanisme kerja pasca penyederhaaan birokrasi sehingga diharapkan kinerja ASN dan OPD dapat meningkat. (amran/rilis)