Seperti Finlandia-Swedia, Kosovo pun Ingin Ingin Gabung NATO dan Uni Eropa

Kamis, 19 Mei 2022

JAKARTA - Wilayah yang disengketakan dan belum sepenuhnya mendapat pengakuan kemerdekaan, Kosovo, menyatakan ingin menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa.

Hal tersebut diungkap Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti, saat hadir dalam acara yang digelar Dewan Atlantik, Amerika Serikat pada Rabu (18/5).

Selama di Negeri Paman Sam, Kurti juga bertemu sejumlah anggota dewan AS. Salah satunya anggota DPD Michigan, Elisa Slotkin. Perempuan ini, katanya, mendukung gagasan sang PM untuk bergabung dengan dua organisasi tersebut.

"Terima kasih kepada @RepSlotkin untuk pertemuan kami di Capitol. [Ia] menyatakan dukungan tegas untuk Republik Kosovo dan aspirasi untuk keanggotaan dalam organisasi internasional & regional, terutama NATO," tulis Kurti di Twitter.

Sebetulnya, pengumuman untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa pernah disampaikan Kurti saat menghadiri acara yang disponsori program studi Albania di Universitas DePaul Chicago pada Sabtu lalu.

"Kosovo adalah kisah sukses demokrasi di kawasan. Itulah sebabnya, kami membutuhkan dukungan untuk menjadi anggota NATO, Uni Eropa dan organisasi regional serta internasional lain tanpa penundaan lebih lanjut," jelas dia sebagaimana laporan media Albania dikutip Russia Today.

Kosovo merupakan provinsi Serbia yang sementara diduduki NATO usai perang dua bulan lebih pada 1999.

Pemerintah sementara kemudian mendeklarasikan kemerdekaan pada 2008 dan AS beserta sejumlah sekutu mengakui pengumuman itu. Namun, Rusia, CHina, dan Serbia sendiri tak melakukan hal serupa.

Sikap Rusia Cs ternyata diikuti lima anggota UE yakni Rumania, Siprus, Slovakia, Spanyol dan Yunani belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga belum mengakuinya.

Langkah itu disebut akan menghalangi niat Kosova bergabung dengan UE.

Serbia sebetulnya berada dalam tekanan luar biasa dari Uni Eropa untuk mengakui Kosovo dan menjatuhkan sanksi ke Rusia menyusul invasi di Ukraina. *