BAGANSIAPIAPI, Riautribune.com - Unjuk rasa menolak wacana Joko Widodo (Jokowi) menjabat tiga periode sebagai Presiden RI, juga digelar oleh kalangan mahasiswa, PMII, Hipermarohil, organisasi yang mengatas namakan Medilog Institute, dan kelompok Perempuan Indonesia Rohil, di Gedung DPRD Rohil, Senin (11/04/2022).

Massa yang berjumlah puluhan itu juga menolak penundaan Pemilu 2024, sikap para menteri Jokowi yang tidak dapat mengatasi kelangkaan minyak goreng, serta adanya menteri yang mendukung tiga periode.

Massa unjuk rasa menyampaikan keprihatinan terhadap kenaikan harga minyak makan, kenaikan berbagai kebutuhan pokok yang mencekik, akibat kenaikan minyak makan, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, pajak, serta supremasi hukum yang sudah dianggap mati. 
 
"Rezim Jokowi gagal mengelola negara ini, dan kami menolak penundaan pemilu," kata Ridho, salah seorang demonstrasi yang menyampaikan orasi. 

Akibat kegagalan dalam mengelola minyak goreng, sebutnya, para ibu-ibu kesulitan mendapatkan minyak makan (curah), dan kalau pun ada harganya juga mulai mencekik Rp24 ribu per kemasan. 

"Harga minyak goreng yang naik, menaikan pajak, dan BBM ini adalah kebijakan yang tidak pro rakyat," ujarnya. 

Koordinator Umum aksi Abu Nawas, dari Madilog Institute, mengatakan wacana tiga periode itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945. "Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan jabatan presiden itu hanya dua periode, " ujarnya.  

Massa unjuk rasa ini dikawal aparat kepolisian dari Polres Rohil, Polsek Bangko,  Kodim 0321 Rohil, serta dari Satpol PP Pemkab Rohil. Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto, Kapolsek Banglo AKP Dedi Susanto, ikut mengamankan jalanya unjuk rasa di DPRD Rohil.

Setelah hampir satu jam massa demo berporasi, Ketua DPRD Rohil Maston, bersama H Abdullah, Basiran Nurefendi, Hamzah, Perwedissuwito, H Darwisyam, Ucok Muktar, Hj Rosmanita, Hj Sunirah, Ismaryanti, Jefri, dan lainnya, datang menemui massa demonstran. 

Peewedissuwito, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengatakan aspirasi yang disampaikan massa demontran akan segera disikapi dan ditindaklanjuti. 

"Aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa supaya minyak goreng bisa distabilkan, menolak presiden tiga periode, dan penundaan pemilu,  serta lainnya itu akan segera kami tindaklanjuti, dengan menyampaikan ke DPR RI, " kata Perwedissuwito. 

Massa demontrans kemudian meminta pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Rohil. Ketua DPRD Rohil Maston tidak menolak massa demonstrasi itu berdialog di ruang rapat Gedung DPRD Rohil. "Tapi tidak semua. Hanya perwakilan dari demonstrasi yang bisa masuk," kata Maston.

Namun, kalangan pendemo ternyata tidak ada kata sepakat mengenai siapa saja yang dapat ikut serta berdialog di dalam gedung. Sampai massa demo membubarkan diri, tidak ada dialog dengan Anggota DPRD Rohil. 

Ketua DPRD Rohil Maston menyampaikam terimakasih kepada Polres Rohil,  Polsek Bangko, Kodim Rohil,  dan Satpol PP yang telah mengamankan jalannya unjuk rasa itu dengan aman. 

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada media yang telah meliput akai unjuk rasa ini dengan baik, " kata Maston, usai Rapat Paripurna LKPJ Rohil 2021. 

Tuntutan pengunjuk rasa, seperti soal normalisasi harga minyak makan,  penolakan presiden tiga periode, penolakkan penundaan pemilu, dan lain-lain itu, ucap Maston, akan disampaikan ke DPR RI. 

"Sebenarnya masalah tiga periode itu bukan wewenang dari DPR, tapi wewenang MPR RI. Tapi apa yang mereka sampaikan wajar-wajar saja. Aspirasi mereka (para pengunjul rasa) kita terima dan akan kita tindak lanjuti," jelas Maston. (amran)