JAKARTA - riautribune :Kecurangan kerap ditemukan dalam pelaksanaan ujian nasional (UN), termasuk pada UN SMP dan sederajat. Tak mau menjadi masalah yang terus berulang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberlakukan sanksi sosial, yakni menggunakan indeks integritas sekolah.

"Kecurangan sudah terjadi bertahun-tahun. Oleh karena itu kami membuat indeks integritas sekolah. Hal ini menjadi sanksi sosial karena bagi sekolah yang tidak jujur kepala sekolahnya tidak dipanggil untuk menerima piagam sebagai sekolah jujur," jelasnya kala memantau pelaksanaan UN SMP dan sederajat di Jakarta, Senin (9/5/2016).

Anies mengungkapkan, kejujuran masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pelaksanaan UN. Pasalnya, tahun lalu hanya sekira 11 ribu sekolah yang mendapat piagam indeks integritas dari 80 ribu sekolah yang menggelar UN

"Kalau memilih sekolah lihat apakah ada piagam integritasnya atau tidak di serambinya. Dengan indeks integritas tidak hanya akademis yang dinilai," tuturnya.

Penilaian indeks integritas pada UN SMP, jelas Anies terdiri dari skala satu sampai 100. Jadi, jika sebuah sekolah memiliki indeks integritas 90 artinya 10 persen siswa di sekolah tersebut masih melakukan kecurangan. Menurut dia, mengukur kecurangan jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengukur kejujuran.

"Bayangkan, di sebuah sekolah ada siswa yang salah dan benar sama dengan soal yang sama. Soal UN SMP ini berbentuk pilihan ganda, jadi bisa diketahui dari situ," terangnya.

Anies memantau langsung pelaksanaan UN SMP 2016 di dua sekolah, yakni di SMPN 114 Jakarta yang melaksanakan UNKP dan SMPN 30 Jakarta yang melaksanakan UNBK. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu berpendapat, sejauh ini pelaksanaan UN SMP berjalan lancar. Apalagi, siswa terlihat santai lantaran UN tak lagi menjadi penentu kelulusan.

"Pagi hari ini saya sudah menyaksikan proses pelaksanaan final UN SMP berbasis komputer dan kertas pensil. Semoga dua sekolah ini dapat menjadi contoh pelaksanaan UN SMP di seluruh Indonesia. Hal penting lainnya, saya harap para guru, pengawas, juga siswa mengikuti SOP yang sudah ditentukan," pungkasnya. (okz/rt)