PEKANBARU, Riautribune.com - Selain medan yang sulit, kelayakan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pemadaman Karhutla di Riau, juga menjadi kendala berarti. Alat-alat pemadam kebakaran itu rutin dipakai setiap tahun, selain jumlahnya yang kurang, kelayakan dari peralatan tersebut perlu menjadi perhatian.

“Sesuai dengan data yang kami punya, memang (peralatan yang tersedia) masih kurang,” kata Kepala BPBD Provinsi Riau Edy Afrizal, Rabu (30/3/2022).

“Belum lagi dengan beberapa peralatan yang memang harus diperbaiki. Tapi, itu semua tergantung dengan kondisi keuangan dan penganggaran kita.”

Dalam upaya penanganan Karhutla di Riau, sejak awal pemerintah telah melibatkan pihak-pihak terkait yang diminta untuk terlibat dan berpartisipasi dalam hal ini.

Edy mengatakan, selain peralatan-peralatan yang dimiliki oleh petugas gabungan di lapangan, pihak perusahaan juga telah menyediakan peralatan pembantu. “Laporan yang kami terima, mereka (perusahaan) sudah ready,” jelasnya.

Sejauh ini, upaya koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan, terutama terkait ketersediaan peralatan pemadaman Karhutla di masing-masing daerah rawan, terutama di desa-desa yang telah ditetapkan sebagai desa rawan bencana, ketersediaan dan kelayakan peralatan harus menjadi perhatian bersama.

Sebagaimana diketahui per 21 Maret lalu, Pemprov Riau melalui BPBD telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla tingkat provinsi.

Penetapan status ini dilakukan setelah adanya 3 daerah di Riau yang lebih dulu menetapkan status sama. Yakni Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. Status siaga darurat bencana Karhutla ini akan habis pada 30 November 2022 mendatang.

Pemprov Riau mengklaim, bahwa luasan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau tahun 2021 turun signifikan jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 lalu, luas Karhutla di Riau mencapai 1.600,41 Ha, sedangkan tahun 2021 seluas 1.400,08 Ha, terjadi penurunan luasan lahan terbakar hingga 200,33 Ha atau 12,09 persen