TEMBILAHAN-riautribune: Masyarakat Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Inhil, melakukan aksi demo di depan kantor Bupati Inhil, Senin (25/4). Dalam aksi tersebut, masyarakat hanya bisa bertemu dengan Sekdakab Inhil, Said Syarifudin. Padahal, masyarakat ingin bertemu langsung dengan Bupati Inhil, HM. Wardan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penunjukan pilihan mereka untuk menjadi Pjs. Kades di desa tersebut.

Namun, disebabkan Bupati HM. Wardan sedang ada agenda mengikuti Rapat Koordinasi Ketertiban Umum bersama Camat, Kapolsek dan Danramil se-Inhil, maka Sekdakab yang menjawab aspirasi masyarakat. Usai mengikuti Rakor, kepada wartawan terkait demo yang dilaksanakan masyarakat itu, Bupati HM. Wardan mengatakan bahwa sebenarnya dirinya telah menetapkan calon Pjs untuk 47 desa yang masa jabatannya telah habis, termasuk Desa Batu Ampar.

Untuk Desa Batu Ampar, Bupati HM. Wardan mengaku mengambil jalan tengah, karena ada dua perbedaan pendapat dari masyarakat terkait siapa yang menjadi Pjs. "Semestinya tidak perlu diributkan dan masyarakat bisa menerimanya. Sebab ada beda pendapat di tengah-tengah masyarakat, maka kita ambil jalan tengah dengan memilih staf dari kantor kecamatan. Yang jelas kita memilih yang terbaik," jelas Bupati HM. Wardan.

Karena adanya permasalah ini, Bupati HM. Wardan mengatakan akan mengembalikan persoalan tersebut kepada camat. Selanjutnya meminta camat, melakukan musyawarah di desa bersama masyarakat. "Kita kembalikan ke camat untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat," tegas Bupati HM. Wardan. (rls/hms/ehm)