JAKARTA, Riautribune.com - Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) mengklaim penurunan harga minyak goreng menjadi Rp14 ribu per liter hanya akal-akalan pemerintah. Pasalnya, stok untuk pasar tradisional sangat terbatas.

"Kami melihat ada akal-akalan dari pemerintah untuk menghindari kegaduhan di masyarakat. Pelaku usaha di pasar tradisional diberikan harga rendah tapi stok terbatas," ungkap Ketua Umum Appsindo Hasan dalam Webinar 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2).

Menurut Hasan, pemerintah tak serius menyediakan stok minyak goreng untuk pedagang pasar tradisional. Alhasil, pelanggan lebih memilih ritel modern ketika mencari minyak goreng.

Sebab, pemerintah lebih mengutamakan ritel modern dalam mendistribusikan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter. Sementara, penyaluran minyak goreng murah ke pasar tradisional jauh lebih lambat.

"Kalau dari aliansi tidak protes didiskriminasi pasar modern dan tradisional berbeda, kami kemarin harga sampai Rp21 ribu, sedangkan ritel modern jauh di bawah itu," papar Hasan.

Di sisi lain, ia merasa pedagang pasar tradisional selalu disalahkan oleh masyarakat ketika harga bahan pangan melonjak. Beberapa pihak mengira pedagang menimbun bahan pangan, sehingga stok langka dan harga naik.

"Pihak tertentu menyatakan ini karena pedagang menyetok barang, padahal sumber dari atas, distributor besar itu yang permainkan harga," jelas Hasan.

Ia menambahkan pengelolaan pasar tradisional juga masih berantakan. Sementara, ritel modern terus berekspansi ke dekat pasar tradisional, sehingga mempengaruhi keuntungan pedagang.

"Janganlah ekonomi rakyat diadu dengan kekuatan kapitalis yang selama mendominasi perekonomian di tingkat bawah. Harapannya kasus minyak goreng jadi perubahan ke depan," pungkas Hasan.

Sebelumnya, pemerintah memang melaksanakan program minyak goreng Rp14 ribu per liter. Untuk melaksanakan program itu, pemerintah menggelontorkan subsidi sampai dengan Rp7,6 triliun.

Minyak goreng harga Rp14 ribu dijual di minimarket dan pasar tradisional. Namun program tersebut tak berjalan lancar. Pasalnya stok minyak goreng di minimarket dan pasar tradisional banyak kosong.

Kekosongan itu memantik protes dari kalangan pedagang pasar. Sekretaris Jenderal Induk Koperasi Pasar (Inkoppas) Ngadiran mengaku tidak dilibatkan dalam penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh pemerintah.

Belum ada pernyataan dari pemerintah terkait keluhan pedagang ini. Namun sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjawab keluhan koperasi pasar terkait tidak ada pelibatan pedagang di dalam penetapan harga minyak goreng.

Ia mengatakan, pedagang memang tidak perlu terlibat dalam penetapan harga minyak.

"Ini kan distribusi langsung, Induk Koperasi Pasar tidak perlu ikut campur dalam masalah ini," kata Lutfi ketika berkunjung ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (3/2).