PROVINSI Riau Pesisir kembali bergeliat. Kali ini tidak hanya sekadar wacana dan bual-bual kedai kopi semata. Gerakan yang dilakukan langsung menyasar tujuan utama, mempersiapkan syarat formal secara administratif berdirinya daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Riau Pesisir. Menelisik lebih jauh upaya mewujudkan provinsi baru (pecahan Provinsi Riau) tersebut, berikut wawancara bersama Sekretaris Umum Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir (BP3-RP) Eddy A. Mohd Yatim, S.Sos, M.Si.

Wacana Provinsi Riau Pesisir kembali mengemuka, apa yang melatarbelakangi?

Sebenarnya ini bukan isu baru. Keinginan membentuk Provinsi Riau Pesisir merupakan amanat Mubes (musyawarah besar) yang digelar di Dumai pertengahan Agustus tahun 2000 lalu. Hanya saja selama ini keinginan itu seakan hanya dikemas sebagai wacana dan cenderung digunakan sebagai alat bargainning semata.

Maksudnya?
Terus terang teman-teman di daerah dan tokoh Riau Pesisir di Pekanbaru berharap provinsi baru ini segera terwujud. Tapi kan prosesnya tidak mudah dan perlu perjuangan panjang. Nah, dalam situasi seperti ini isu Provinsi Riau Pesisir ini menjadi seksi dan sering ditunggangi kepentingan lain.

Kepentingan seperti apa kira-kira, bisa lebih diperjelas?

He he he, saya rasa kita semua sudah tahu. Isu tentang Provinsi Riau Pesisir itu kan sering dimunculkan jika ada posisi politik dan birokrasi di Riau diperebutkan. Tidak tahu siapa yang memainkannya dan untuk kepentingan siapa. Yang jelas hingga kemarin tidak pernah ada usulan resmi dalam bentuk proposal dengan segala persyaratan administratifnya. Nah, untuk itu BP3-RP mempersiapkan segala sesuatu untuk tujuan berdirinya Provinsi Riau Pesisir. Dengan begitu kita berharap isu tentang Provinsi Riau Pesisir ini tidak lagi menjadi liar. Tapi kan ini bukan kerja satu dua orang, untuk terwujudnya tujuan ini sangat diperlukan dukungan dan keterlibatan semua elemen masyarakat di Riau Pesisir.

Apa yang mendorong keinginan untuk mewujudkan Provinsi Riau Pesisir ini?

Intinya kita ingin menjemput kesejahteraan untuk masyarakat yang ada di Riau Pesisir. Pemekaran kita lihat sebagai sebuah solusi yang tepat untuk itu. Banyak hal positif yang bisa dipetik. Misalnya percepatan pembangunan, pendeknya rentang kendali, fokus pembangunan yang lebih terarah. Saya berpikir kita tidak perlu alergi dengan pemekaran, sebab bukti yang kita lihat perkembangan pembangunan lebih cepat dengan adanya pemekaran. Lihat saja Siak, Pelalawan, Rohul dan Kuansiang yang gemerlap karena pemekaran.

Hal-hal lain kira-kira?

Satu hal lagi yang paling utama keberadaan Provinsi Riau Pesisir yang berhadapan dengan negara tetangga. Posisi ini memiliki nilai strategis secara nasional. Bayangkan, jika tidak ditangkal dan diperkuat, wilayah Riau Pesisir akan menjadi daerah yang rawan. Di sepanjang daerah pesisir ini banyak pelabuhan tikus yang bisa menjadi pintu masuk narkoba, teroris dan lain sebagainya. Nah, sebagai benteng terdepan NKRI, wilayah pesisir ini sangat mendesak untuk diperkuat. Dengan keberadaan Provinsi Riau Pesisir tentu akan bisa diperkuat. Kita berharap sebagai beranda terdepan NKRI, Provinsi Riau Pesisir nantinya bisa menjadi cerminan kemajuan pembangunan di Indonesia ketika berhadapan dengan negara tetangga. ***