JAKARTA-riautribune: Pemerintah Indonesia jangan hanya omong doang alias omdo dalam mengeluarkan resolusi di KTT Luar Biasa OKI untuk Kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, Pemerintah harus menindaklanjuti resolusi tersebut dalam bentuk rumusan kebijakan yang lebih konkrit.

"Karena itu, Pemerintah Indonesia penting untuk memaksimalkan lobi-lobi terhadap kelompok Kuartet, mulai dari OKI, Eropa, Amerika, hingga Rusia. Di sinilah kepercayaan terhadap negara Indonesia haruslah bisa dijaga untuk menyelesaikan persoalan Palestina,” jelas Hidayat di Jakarta, Senin (7/3).

Diketahui, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Indonesia dipercaya oleh OKI untuk menyelenggarakan KTT Luar Biasa OKI mengingat semakin gentingnya kondisi di Palestina. Presiden Jokowi berinisiatif mengambil alih penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI seturut ketidaksanggupan Maroko untuk menjadi tuan rumah.

"Maka di sinilah, peran Indonesia sangat diperlukan untuk melakukan lobi-lobi kepada negara kuartet. Negara kuartet harus paksa Israel untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui ‘Solusi Dua Negara,” jelas Hidayat.

Diketahui, dikutip dari Pidato Penutupan Presiden Jokowi, hasil dari KTT Luar Biasa OKI kali ini menghasilkan dua dokumen penting. Pertama, Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Resolusi ini, sambung Jokowi, diharapkan sejalan dengan kehendak Rakyat Palestina.

"Kedua, adalah Jakarta Declaration, sebagai inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkret para Pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif," tutur Jokowi. (rmol/rt)