JAKARTA-riautribune: Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. Rosman Malomo menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, Senin (22/02) lalu. Acara yang digelar di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan ini mengangkat persoalan "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, Persiapan Peyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016".

Kegiatan pemerintah pusat ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Jusuf Kalla.
Dalam sambutannya, JK menyampaikan keberhasilan dana desa tidak dilihat hanya pada penyerapan anggaran tetapi dari asas manfaat bagi masyarakat juga harus diutamakan. Karena itulah, lanjut Wapres, maka kita harus melihat pada tahun-tahun berikutnya.

Soal asas manfaat, bukan hanya asas administratif dan formalistis saja. Ditambahkan JK, 97 persen anggaran desa hingga kini telah diserahkan ke daerah. Namun yang terpenting menurut JK adalah penggunaan dana desa harus memiliki manfaat untuk pedesaan, bukan hanya pada asas persentase jumlah serapan. "Adalah tugas bagi gubernur, bupati, dan camat untuk mengawasinya agar bisa terlaksana dengan baik dan juga adanya musyawarah desa dan para pendamping," tegas JK.

JK meminta Kementerian Desa harus membuat standar operasional, standar mutu untuk program ini. "Pilihannya tentu di desa. Berbeda dengan Inpres, desa tidak diberi pilihan, pokoknya harus bikin kakus sekian, SD Inpres sekian, jalan sekian titik, laksanakan. Kalau sekarang Anda boleh bikin macam-macam," ujar JK lagi. (adv/hms)