PEKANBARU-riautribune: Pernyataan politisi PDIP Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR RI bahwa demokrasi tanpa idealisme adalah "demokrasi ala Melayu" meresahkan banyak pihak, terutama masyarakat Melayu di Riau. Karena itu Jumat, (12/2), Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau melakukan pertemuan di LAM Riau membincangkan dan memutuskan tindakan yang mesti dilakukan dalam menyikapi pernyataan yang dilansir media nasional tersebut.

Disebutkan Ketua Umum DPH LAM Riau, Al Azhar, kalau memang benar apa yang dikutip salah satu media online nasional tersebut jelas, Effendi Simbolon telah melecehkan Melayu dan itu disebut dengan stigma etnisitas, mengaitkan hal-hal negatif dengan etnik tertentu. "Ini adalah salah satu cara kolonial untuk memecah-belah dan menciptakan konflik di nusantara ini," ujarnya membuka kata dalam pertemuan yang dihadiri tidak hanya dari pengurus LAM tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat dan insan pers.

Sedangkan dalam konteks masa kini, lanjut Al Azhar, pernyataan Effendi Simbolon itu jelas bermuatan SARA. Karena jelas, Melayu bukan hanya budaya tetapi juga etnik. Isu-isu seperti ini katanya sangat merugikan semua pihak karena dikhawatirkan akan memecahbelahkan dan memperuncing persoalan etnik di tanah air ini.

Bicara Melayu juga bukan hanya sebatas di Riau saja  karena puak Melayu juga tersebar di beberapa wilayah di Republik ini seperti di Provinsi Kepri, Riau, Jambi, Sumut, Palembang, Aceh, Kalimantan, Betawi, dan lain-lain. Bahkan, kata Al Azhar, Melayu adalah sebuah puak besar yang juga tersebar di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Madagaskar, dan lain-lainnya.

Hal itu disampaikan oleh hampir semua yang hadir di dalam pertemuan tersebut. Artinya, jikalau benar apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, maka sudah sepantasnya untuk dilakukan tindakan tegas terhadapnya.

Beberapa pendapat yang muncul diantaranya perlu digiring persoalan ini sampai ke hukum, dilakukan somasi, dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan salah seorang Datuk, Abu Bakar. "Ini sudah sangat melukai perasaan orang Melayu, sudah mencoreng arang di muka. Bila perlu, kita laporkan kepada yang berwajib," ujarnya.

Salah seorang yang lainnya, Tengku Lukman Jaafar, dalam pertemuan tersebut menyetujui apa pun keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut hanya saja, katanya, hal itu perlu dicari kebenarannya. Diselidiki terlebih dahulu sehingga dalam apapun tindakan yang diambil, tidak terkesan gegabah dan mempunyai alasan dan landasan serta strategi yang jelas. "Kalau memang ternyata benar, jelas kita harus bertindak tegas tapi sebaiknya kita cari dahulu kebenarannya," ujar Tengku Lukman Jaafar.

Sementara itu, Ketua Umum Kerapatan Adat LAM Riau, OK Nizami Jamil juga mengemukan hal serupa. Perlu ditelisik kebenaran pemberitaan dari media online nasional tersebut. Setelah itu, barulah disusun dan dilakukan apa-apa yang patut dan layak terutama dari usulan para hadirin yang hadir dalam musyawarah yang telah digelar. "Secepatnya kita akan menugaskan beberapa orang untuk mencari kebenaran pernyataan yang sangat melukai masyarakat Melayu itu dan berikutnya akan kita ambil tindakan," tutupnya. (rls/ops)