Ini Komentar Ahok Soal Pertalite Harusnya Dijual Rp 11.000

Kamis, 28 Oktober 2021

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok

JAKARTA, Riautribune.com - Kementerian ESDM menyebutkan jika harga keekonomian Pertalite seharusnya di atas Rp 11.000 per liter. Sementara, Pertamina masih menjualnya Rp 7.650 per liter.

Mengenai hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok memberi respons soal Pertamina yang menjual harga BBM di bawah harga keekonomian.

Ahok menyerahkan hal tersebut kepada Direktur Utama Nicke Widyawati. "Bisa nanya ke dirut," katanya belum lama ini

Kemudian, saat ditanya apakah kondisi itu menjadi perhatian dewan komisaris mengingat akan menjadi tantangan bisnis Pertamina, begini kata Ahok. "Ini masalah tugas Pertamina dalam situasi pemulihan ekonomi," ujar Ahok.

Adanya selisih harga keekonomian dan harga jual yang dijual Pertamina diungkap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih. Dia mengatakan, harga Pertalite sebenarnya atau harga keekonomiannya telah mencapai Rp 11.000 per liter. Namun, Pertamina tetap menjual dengan harga Rp 7.650 per liter.

"Pertalite ini kan sebenarnya jenis bahan bakar umum secara normal harga Pertalite ini sudah berada di atas Rp 11.000 harga keekonomian. Kemudian Pertamina masih tetap harus menjual di harga Rp 7.650" katanya dalam konferensi pers, Senin (25/10).

Dia mengatakan, supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat karena kenaikan harga yang tinggi, Pertamina sebagai BUMN diharapkan tetap mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM yang terjangkau.

Sementara, Premium sendiri harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 9.000 per liter. Sementara, Premium sendiri masih dijual di harga Rp 6.450 per liter.

"Terkait dengan, berat subsidi BBM, Elpiji ya sudah pasti. Tapi kita memang untuk BBM terkait Premium ini, ada kompensasi. Pastinya selisih harga jual Premium yang Rp 6.450 dengan harga keekonomian sekitar Rp 9.000 ya bisa kita hitung berapa kompensasi yang harus dibayarkan," jelas Ahok.