Masih Belum Dapat Jatah Kursi Menteri, Mujahid 212 Ini Minta PAN Kembali ke Jalan yang Benar

Jumat, 22 Oktober 2021

Ilustrasi: net

JAKARTA, Riautribune.com - Sejak menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, hingga kini jatah kursi menteri tak kunjung diterima Partai Amanat Nasional (PAN).

Meski sudah tidak punya simpati lagi dengan PAN, kelompok 212 menyayangkan partai itu masuk ke dalam barisan partai koalisi Jokowi-Maruf tanpa diberikan ruang kontribusi di struktur kelembagaan pemerintah.

"Soal PAN kami sudah lama enggak simpati dengan mereka, sejak saat mereka berkoalisi dengan moncong putih dan lain-lain," ujar pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis, Jumat, 22 Oktober 2021.

Untuk itu, dia menyarankan PAN yang kini dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk kembali menjadi penyeimbang pemerintah alias oposisi, karena hingga saat ini belum terjadi reshuffle kabinet setelah ada pernyataan bergabung ke pemerintah pada akhir Agustus yang lalu.

"Saran saya kepada PAN, kembalilah ke jalan yang benar. Rangkul kembali Amien Rais, mumpung Partai Ummat masih seumur jagung dan belum memasuki tahapan pemilu pileg dan pilpres," ucapnya.

Masih kata Damai, PAN bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang, jika kembali ke jalan yang benar dan berpihak kepada rakyat. Apalagi melihat Amien Rais sebagai sosok negarawan yang sudah teruji, dan siap sedia membubarkan Partai Ummat demi persatuan.

"Ya demi persatuan dan kesatuan para konstituennya yang notabene mayoritas berasal dari anggota dan simpatisan ormas keagamaan Muhammadiyah," ucapnya.

Damai menduga, apabila PAN dan Partai Ummat tidak melebur menjadi satu, maka bukan tidak mungkin akan mengakibatkan perpecahan suara di Muhammadiyah yang menimbulkan kerugian pada umat secara umum.

"Maka tentu patut disadari para elite PAN dan Partai Ummat ikut menghancurkan kekuatan, namun perpecahan tersebut bukan dengan sendirinya ujug-ujug tanpa alasan, jelas dimulai dari sengketa elit partai ini," kata dia.

"Yaitu akibat kebijakan Zulhas Ketum PAN yang membangun koalisi dengan partai pemerintah atau partainya pengusung Jokowi orang yang saat pemilu capres 2019 adalah bersebrangan atau pihak yang bukan atau tidak didukung oleh PAN," tandas Damai.