JAKARTA, Riautribune.com - Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin merilis laporan Capaian Kinerja 2021. Dari hasil laporan tersebut pemerintah mengklaim telah berhasil mencapai sejumlah target di berbagai bidang.

Di antara capaian itu salah satunya pemerintah mengklaim telah mampu mengendalikan penyebaran virus corona (Covid-19) dengan baik. Dalam laporan tersebut, pemerintah juga mulai bersiap menghadapi pandemi Covid-19 menjadi endemi.

"Ledakan pandemi mulai terkendali. Tapi bahaya belum tuntas. Tutup semua celah kelengahan dan belajar pada serangan gelombang kedua varian Delta. Disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi merata ada solusi jitu menuju endemi," demikian mengutip laporan Capaian Kinerja 2021, sebagaimana dikutip Jumat (22/10).

Pemerintah juga mengklaim bahwa sepanjang Oktober ini jumlah orang yang dites PCR maupun antigen meningkat pesat dibanding Juli Lalu. Berdasarkan sumber Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah orang dites per Oktober mencapai 41,6 juta dengan tingkat positivity rate 0,4 persen.

Angka itu lebih tinggi daripada Juli 2021 dengan jumlah orang yang dites hanya 21,9 juta, sementara tingkat positivity rate saat itu mencapai 30 persen.

Di sisi lain, untuk mengendalikan pandemi, pemerintah juga telah mendatangkan ratusan juta dosis vaksin berbagai merek. Dari data hingga 4 Oktober 2021, jumlah vaksin yang didatangkan pemerintah berjumlah 280.527.920 dosis vaksin.

Jika dirinci lebih lanjut, 219.676.280 merupakan vaksin Sinovac, 28.190.720 vaksin AstraZeneca, 8.450.000 vaksin Sinopharm, 8.000.160 vaksin Moderna, dan 15.710.760 vaksin Pfizer.

Dalam laporan tersebut, pemerintah menyebut penyebaran varian Delta pada pertengahan 2021 harus menjadi pelajaran.

"Serangan dahsyat varian Delta pada tengah 2021 memberi pelajaran berharga. Rendahnya vaksinasi, kendornya protokol kesehatan, lemahnya penegakkan hukum harus dibayar mahal," demikian mengutip laporan tersebut.

Demokrasi Membaik
Dalam laporan tersebut, pemerintah juga menyoroti masalah demokrasi di Indonesia. Salah satunya mengenai dialog di ruang-ruang publik.

Pemerintah beranggapan, dialog konstruktif perlu dihidupkan secara persisten di ruang-ruang publik untuk melawan hoaks, fitnah, hingga ujaran kebencian yang menodai kebebasan berekspresi.

"Pemerintah menghormati kemerdekaan berpendapat dan independensi pers di atas koridor hukum dan etika. Di koridor yang sama kita membangun demokrasi, partisipasi, legitimasi publik," bunyi salah satu poin dalam laporan tersebut.

Laporan itu juga menampilkan Indeks Kemerdekaan Pers Nasional yang membaik dari tahun 2020. Berdasarkan data Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers pada 2021 naik menjadi 76,02 persen dari sebelumnya hanya 75,27 persen pada 2020.

Pemerintah juga mengklaim sudah menyelesaikan sejumlah kasus intoleransi di berbagai wilayah. Di antaranya yakni menyelesaikan konflik GKI Yasmin yang berlarut-larut itu dengan penyerahan IMB gereja pada 8 Agustus 2021.

Klaim ini bertolak belakang dengan penilaian elemen mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kinerja pemerintah, terutama dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf.

Lewat cuitan di akun @BEMUI_Official, mereka menilai selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf masih terdapat permasalahan di pelbagai sektor yang gagal diselesaikan.

Sektor itu mencakup pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, HAM, pendidikan, dan penanganan pandemi Covid-19.

Setidaknya ada enam menteri dan kepala lembaga negara yang mendapat rapor merah dan layak dicopot menurut BEM UI. Mereka di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.8