PEKANBARU, Riautribune.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk Kantor DPRD Riau, menuntut agar anggota DPRD menfasilitasi pertemuan antara petani desa Kampar kiri dengan pihak PTPN-V, guna membicarakan persoalan upah yang belum dibayarkannya selama 2 bulan terakhir, Kamis (21/10).

"Kami hanya minta perhatian dari DPRD Provinsi yang secara garis besar tetap memantau regulasi koperasi di PTPN-V, kami cuma mau menuntut 2 poin saja, yaitu fasilitasi kami untuk jejak pendapat dengan PTPN-V dan perhatikan beberapa lahan yang menjadi sengketa antara petani dengan koorporasinya," jawab Oloan, kordinator lapangan PMII kepada riautribune di halaman depan Kantor DPRD Provinsi Riau, jalan Sudirman, Pekanbaru.

Adapun yang menjadi persoalan bagi para buruh tani di desa Kampar Kiri adalah pembayaran gaji buruh yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh pihak PTPN-V selama 2 bulan dan perselisihan lahan di desa Kampar Kiri.

 
Besar nominal yang belum terselesaikan oleh PTPN-V adalah Rp. 3,4 Milyar. Nominal ini termasuk gaji seluruh buruh tani perkebunan sawit yang berada di desa Kampar Kiri.

"Bagaimana kawan-kawan buruh lapangan ini mau kerja, sedangkan untuk makan saja mereka harus mengutang. Ini namanya kelaparan di lumbung padi, padahal kan harga sawit sekarang sudah sampai 3000 rupiah per kilogramnya," tutur Oloan. (Rey)