Pengamat: Penanganan Covid-19 Sudah Oke, Tapi....

Senin, 18 Oktober 2021

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin

JAKARTA, Riautribune.com - Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, kinerja di bidang politik dan keamanan pemerintahan masih mendapat rapor buruk dari masyarakat.

Hal itu dikarenakan masyarakat mulai gelisah dengan aksi represif aparat penegak hukum terhadap mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, dengan adanya tindakan kekerasan yang ditonjolkan aparat penegak hukum, daftar kelam kepemimpinan Jokowi-Maruf ke depan akan bertambah.

"Terlebih lagi adanya berbagai kritikan kebebasan berpendapat. Dan baru-baru saja diakhiri dengan (aksi) smack down (banting) aparat kepada mahasiswa itu tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” kata Hendri Satrio, Senin (18/10/2021).

Meski demikian, pendiri lembaga survei KedaiKopi ini masih mencatat kinerja positif di pemerintahan Jokowi-Maruf. Yaitu, dalam hal penanganan pandemi Covid-19 pemerintah berhasil menekan sebaran virus, dan bahkan diakui negara-negara lain di dunia.

"Jadi kalau kemudian ditanya apakah positif (atau) negatif (kinerja 2 tahun pemeirntah Jokowi-Maruf), yang jelas positif adalah penanganan Covid-19 ini harus diapresiasi, karena Indonesia salah satu yang terbaik, dalam penanganan," imbuhnya.

Meski di awal tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tergagap-gagap dalam menghadapi Covid-19 lantaran sempat denial, pada akhirnya bisa optimal menekan penyebaran pandemi Covid-19 dengan berbagai cara yang salah satunya vaksinasi dan protokol kesehatan secara ketat.

Pria yang disapa Hensat ini menyebutkan, hal itu perlu diwaspadai dan dijaga dengan baik oleh pemerintah, agar Indonesia tidak terjebak pada gelombang ketiga ancaman virus mematikan dari Wuhan tersebut.

"Yang paling penting jangan sampai kemudian lengah, dan akhirnya terbuka penanganan Covid-19 kadi los-losan, kayak kemaren selebram yang lari itu harus segera ditindak, sehingga jadi contoh masyarakat bahwa tidak ada perlakuan istimewa untuk penanganan Covid-19," tandas Hensat.