JAKARTA, Riautribune.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyayangkan pernyataan Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang menyebut TNI milik presiden.

Dia menyebutkan, secara sadar Agus Widjojo telah berfikir mundur dan menunjukkan watak otoriter lantaran TNI dianggap milik Presiden.

"Jika Gubernur Lemhannas secara sungguh-sungguh ingin menggeser argumentasi TNI bersama rakyat menjadi milik presiden, itu semacam kemunduran berpikir," ujarnya, Kamis, 14 Oktober 2021.

Dedi menambahkan, secara struktural TNI memang merupakan alat kekuasaan negara, bersama dengan kepolisian. Tetapi apabila secara fungsi dianggap milik presiden, maka itu tidak tepat.

"Kecuali dalam konteks diktator. Statemen TNI milik presiden jelas arogansi struktural, menihilkan keberpihakan pada rakyat. Padahal jika hendak dirunut, presiden juga milik rakyat," ucapnya.