JAKARTA-riautribune: Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung, Rabu (20/1) mengungkap banyak hal, yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Terkait proses hukum, Kejaksaan tidak memiliki standar tetap untuk menyatakan bahwa sebuah peristiwa tergolong tindak pidana.

Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyoal Kejaksaan Agung yang dinilai tidak konsisten karena tidak memiliki SOP.

"Apakah ada kejaksaan punya SOP dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus  korupsi. Menetapkan tersangka dulu baru meminta ke BPKP/BPK menghitung kerugiannya atau meminta BPK/BPK menghitung kerugiannya baru menetapkan tersangkanya", ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III Fraksi Partai Gerindra Wenny Waraow menyatakan keanehan atas prosedur pro yustisia yang dilakukan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, standar yang dilakukan Kejaksaan Agung tidak lazim seperti yang dilakukan oleh institusi penegak hukum lainnya.

"Proses penyelidikan ini penting karena menentukan keluarnya sprindik atau tidak", kata Wenny.

Menanggapi komentar itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jaksa hati-hati menetapkan tersangka, maka dalam gelar perkara inilah dianalisa siapa tersangkanya", ujar Prasetyo.

Sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan terkait kinerja Jaksa Agung timbul karena berbagai alasan.

Selain sikap Jaksa Agung yang dinilai tidak profesional, dalam rapat hari ini, pimpinan rapat juga membacakan surat aduan terkait kinerja kejaksaan yang tidak profesional dan tidak berkeadilan.‎(rmol/rt)