Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menyayangkan sikap Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini yang memperlihatkan sikap temperamen Risma yang sudah dipertontonkan berkali-kali ke publik.

Terbaru, dia marah-marah soal sengkarut data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo beberapa waktu lalu kepada pegawai dinas sosial.

Ujang menyebutkan, Risma sendiri bukan malah memberikan pemikiran solutif atas masalah pendataan yang ada, justru terus memperlihatkan kemarahan.

"Marah-marah itu hanya akan membuat orang tidak simpati padanya," katanya, Sabtu, 2 Oktober 2021.

Dia kemudian menyarankan Risma untuk mundur dari jabatannya. Karena menurutnya, seorang menteri yang menaungi banyak pejabat teknis di bawahnya, sepatutnya bisa menyelesaikan persoalan data PKH dengan olusi parktis yang lahir dari pemikirannya.

"Jika hanya bisa marah-marah lebih baik mundur dari Mensos saja. Karut-marut soal PKH dan lain-lain itu tidak mungkin bisa beres dan selesai dengan cara marah-marah," kata dia lagi.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini memandang aksi marah-marah sudah usang, jika orientasinya hanya untuk mendongkrak popularitas.

Di sisi lain, gaya politik marah-marah ala Risma, menurut Ujang juga akan ditafsirkan berbeda oleh publik. Yaitu dia dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan.

"Marah-marah tanda tak mampu, tak mampu bekerja dengan baik. Pemimpin itu bukan marah-marah, tapi memberi keteladanan," tandasnya.