JAKARTA-riautribune: Adu mulut antara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dengan salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Christian pada Jumat (15/1) lalu, berbuntut panjang.

Ketua DPR, Ade Komaruddin ingin insiden itu dijadikan pertimbangan untuk merevisi UU KPK. Menurut Ade, tindakan penyidik KPK melibatkan pasukan bersenjata dalam penggeledahan ruang kerja anggota DPR telah mengancam demokrasi. Hal ini mengingat DPR merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus tetap dijaga dan dihormati.

"Saya mau sampaikan sekarang mungkin akan koordinasi sekaligus bahas yang lain, yang jauh lebih penting, terkait masalah rencana amandemen undang-undang KPK, kita akan tuntaskan banyak hal," ujarnya kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Senin (18/1).

Bukan hanya itu, kata dia, DPR akan segera mengundang pimpinan KPK agar tidak terulang lagi kesimpangsiuran Standart Operational Prosedure (SOP). Untuk itu, Akom, begitu Ade Komaruddin akrab dipanggil, telah menggagendakan bertemu dengan semua pimpinan fraksi siang ini.

"Saya akan bahas bicarakan isu penting yang sekarang jadi sorotan. Yang jelas kejadian kemarin harus menjadi concern bersama kalau ingin hilangkan sekaligus," tegasnya.

"Agar hal itu tidak boleh terulang kembali," imbuhnya.(rmol/rt)