Sadar Tugas Ketua DPR Berat, Ade Komarudin Hindari Konflik Golkar

Sabtu, 16 Januari 2016

Politisi Golkar Ade Komarudin saat dilantik sebagai Ketua DPR RI dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan.(internet)

JAKARTA-riautribune: Ketua DPR RI Ade Komarudin menyadari beratnya tugas memimpin parlemen. Oleh karena itu ia menghindari masuk dalam perselisihan kepengurusan Golkar Partai Golkar.

Ade mengatakan ia ingin berfokus meningkatkan kinerja DPR dan mempercayakan penyelesaian konflik internal Golkar pada rekan-rekannya di partai tersebut.

"Saya mengatakan saya menghindari pembahasan itu karena tugas saya selaku ketua dewan cukup berat," kata Ade, seusai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (15/1/2016) malam.

Ade menegaskan, dia tidak membicarakan konflik internal Golkar saat bertemu Jokowi. Selain itu, Jokowi juga ia sebut tidak sekalipun menyinggung masalah Golkar dalam pertemuan tersebut.

Ade melanjutkan, dirinya menolak menanggapi putusan Mahkamah Partai Golkar terkait pembentukanTim Transisi untuk menggelar musyawarah nasional.

Ia menganggap, persoalan itu sudah dibahas oleh pengurus Golkar dari kedua kubu yang bersengketa.

"Kenapa saya menghindari, karena itu fardhu kifayah. Bukan saya tidak care, tapi sudah banyak pengurus Golkar yang mengerjakan (konflik) itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar yang diketuai Muladi memutuskan membentuk Tim Transisi yang diketuai mantan Ketua Umum Jusuf Kalla.

"Mahkamah Partai Golkar memutuskan dan menetapkan tim transisi untuk rekonsiliasi total melalui munas yang aspiratif, demokratis, terbuka dan akuntabel serta melibatkan pihak-pihak yang berselisih," kata Ketua MPG Muladi.

Dia menjelaskan, komposisi tim adalah BJ Habibie sebagai pelindung, JK sebagai ketua merangkap anggota.

Sementara para anggota adalah Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latif, Siswono Yudhohusodo, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Teo L Sambuaga, dan Soemarsono.

Muladi menjelaskan, dalam rangka melaksanakan tugasnya, tim transisi menetapkan kepesertaan munas, panitia penyelenggaraMunas, dan menetapkan tanggal, bulan, serta tempat penyelenggaraan munas.

Munas digelar untuk menentukan pengurus baru dan mengakhiri konflik internal Golkar.