BENGKALIS-riautribune: Penjabat (Pj) Bupati Bengkalis Ahmadsyah Harrofie diingatkan kembali untuk tidak bermain api dalam menentukan posisi ketua Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Bengkalis tahun 2016. Pasalnya, selain nama Sevnur yang menguat sebagai ketua ULP untuk ketiga kalinya, masih ada sejumlah Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah yang dinilai lebih layak dan mampu dibanding Sevnur.

Seperti dikemukakan oleh Wan Sabri dari Komite Masyarakat Bukitbatu-Siak Kecil (KOMBS) bahwa kalau memang Pj. Bupati menunjuk Sevnur sebagai ketua ULP, tentu akan menjadi pertanyaan di kalangan dunia usaha dan masyarakat. Sebab, ketika menjabat sebagai ketua ULP tahun 2014 dan 2015, proses pelelangan di ULP carut marut, nuansa KKN dalam pelelangan begitu kental dan sudah bukan rahasia lagi.

“Masih ada sejumlah Kabag di Sekretariat Daerah yang pantas ditunjuk menjadi ketua ULP tahun ini. Jadi mengapa Pj. Bupati harus menunjuk Sevnur untuk ketiga kalinya, setelah dua kali pada masa Herliyan Saleh. Seharusnya Pj. Bupati tidak memaksakan kembali Sevnur menjabat sebagai Ketua ULP. Jika memang ditunjuk kembali untuk tahun ini, saya sangat yakin akan ada reaksi penolakan dari berbagai kalangan nantinya,” ujar Wan Sabri, Kamis (14/01) kemarin.

Wan Sabri pun menyebutkan beberapa nama Kabag di lingkungan Sekretariat Daerah yang dinilai layak menjabat Ketua ULP seperti M.Haris (Kabag Ekonomi), Jonnedi (Kabag Hukum), Agus Sofyan (Kabag Umum), Andris Wasono (Kabag Perlengkapan), Arjunaidi (Kabag Pertanahan) dan Erikusuma Pribadi (Kabag Kesra). Dia berharap agar Pj. Bupati jika memang sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan Sevnur untuk bisa mencabutnya kembali dan menunjuk orang baru di komposisi Ketua ULP itu.

Menanggapi rekomendasi Pansus ULP DPRD Bengkalis bahwa puncak persoalan lelang di Bengkalis berada di Kelompok-Kelompok Kerja (Pokja) ULP, sepenuhnya benar. Tapi komposisi Ketua ULP perlu penyegaran dengan orang baru yang lebih profesional serta memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk soal pelelangan kegiatan.

“Asosiasi juga menolak Sevnur menjabat kembali Ketua ULP, salah satunya adalah Gapensi. Seharusnya dalam menunjuk Ketua ULP yang baru Pj. Bupati juga memperhatikan saran dan kritik dari kalangan masyarakat. Kita sependapat dengan Gapensi, Pj. Bupati tidak menunjuk kembali Sevnur sebagai Ketua ULP tahun 2016 ini,” tutup pria yang juga pengurus BAK-LIPUN Bengkalis tersebut. (afa)