JAKARTA-riautribune: Pemerintah harus melakukan pemerataan dengan terus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi percepatan pembangunan.

"Selain pemerataan pembangunan, juga perlu terus mengeluarkan paket kebijakan ekonomi percepatan pembangunan, pembangunan aset produktif pemerintah, serta adanya peningkatan dana desa untuk menstimulus perekonomian nasional," kata Direktur Megawati Institute, Arif Budimanta kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 10/1).

Arif melanjutkan, kondisi ekonomi global tahun 2015 lalu penuh penuh ketidakpastian. Salah satunya kenaikan Fed Fund Rate yang terrealisasi pada Desember yang berimbas pada perlambatan ekonomi Tiongkok kemudian meluas ke banyak negara, termasuk Indonesia. Tiongkok, seperti diketahui, merupakan pasar yang cukup besar bagi perekonomian dunia.

Bukan hanya itu, imbuh dia, anjloknya harga komoditas turut memberi pengaruh besar, khususnya bagi pertumbuhan Indonesia. Selain mempengaruhi neraca perdagangan dan menekan tukar rupiah, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga menurun.

"Oleh karena itu, Megawati Institute merekomendasikan kepada pemerintah agar pada 2016 ini turunnya harga komoditas dijadikan momentum untuk membuat perekonomian nasional naik kelas. Caranya dengan meningkatkan fokus ke industri pengolahan yang bernilai tambah tinggi," ujar Arif.

Pemerintah, menurut dia, perlu melakukan transformasi pengendalian inflasi umum ke inflasi pangan. Kemudian, perlu juga mempertimbangkan spesial fund rate bagi industri yang berbasis ekspor dan bernilai tambah tinggi serta bagi industri pada karya. Serta melanjutkan usaha pengurangan ketimpangan akses untuk menekan ketimpangan pendapatan.(rmol/rt)