RENGAT-riautribune: Pencairan dana di Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Inhu terkendala dikarenakan blanko SP2D kosong. Akibatnya SPP GU, TU, dan SPP LS yang diterbitkan SKPD tidak kunjung dapat dicairkan sejak sepekan terakhir. Hal ini seperti dikatakan salah seorang Bendahara di Dinas Koperasi dan UKM Pemkab Inhu Senin (28/12) kemarin.

Sebab, katanya, sejak sepekan ini, Bendahara pengeluaran itu harus keluar masuk Bagian Keuangan Sekretariat Pemkab Inhu untuk urusan surat perintah pencairan (SPP). Akan tetapi hingga Senin (28/12) tak kunjung terealisasi karena blanko surat perintah pencairan dana (SP2D) sedang kosong. "Alasan mereka di Bagian Keuangan blanko SP2D lagi kosong. Anehnya, sudah sepekan blanko tersebut habis tapi mereka tak kunjung mencetak ulang," katanya.

Terjadinya kekosongan blanko SP2D di Bagian Keuangan Pemkab Inhu sejak sepekan terakhir tidak saja berdampak terganggunya proses pencairan ganti uang (GU), pencairan tambahan uang (TU) satuan kerja (Satker), akan tetapi turut berdampak pada pencairan SPP belanja langsung (LS) milik rekanan kontraktor. "Kalau tidak percaya silakan tanya rekanan kontraktor yang mengajukan SPP LS," ujarnya lagi.

Dia juga khawatir ratusan SPP yang diterbitkan masing-maing SKPD terancam tak bisa dibayarkan karena akhir tahun tinggal hitung jari. Pasalnya, jika hingga akhir tahun SP2D tak kunjung dicairkan maka semua SPP yang ada akan sia-sia karena dananya dibekukan dan tak dapat dicairkan menyeberang tahun. "Yang rugi itu tidak saja SKPD, tapi juga yang ikut dirugikan adalah masyarakat," terangnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan salah seorang Kepala Kantor dari lingkungan Pemkab Inhu, berinisial A. "Bendahara saya juga mengeluh tidak dapat mencairkan dana karena blanko SP2D di Bagian Keuangan kosong sejak pekan kemaren," ucapnya.

Sementara itu Kabag Keuangan Setdakab Inhu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Anof Henri, membantah hal tersebut. "Ada koq tersedia blankonya, jangan mau dibohongi orang, Bang," ujarnya singkat.

Penjabat (Pj) Bupati Inhu H Kasiarudin dan Plt. Sekdakab selaku pengguna anggaran (PA) di lingkungan Pemkab Inhu, Isdjarwadi ketika dimintai konfirmasi hingga saat ini belum memberikan keterangan. (san)