JAKARTA, Riautribune.com - Kebijakan pemerintah Indonesia menrapkan vaksinasi gotong royong berbayar mendapat kritikan dari World Health Organization (WHO). Organisasi kesehatan dunia ini menyebut kebijakan tersebut tidaklah tepat.

Kepala Unit Program Imunisasi WHO Ann Lindstrand mengatakan, semua orang berhak mendapatkan akses vaksin terlepas dari masalah keuangan.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses (vaksin). Pembayaran (dalam bentuk) apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi ketika kita membutuhkan cakupan dan vaksin untuk menjangkau semua yang paling rentan," kata Lindstrand dikutip dari situs resmi WHO, Jumat (16/7).

Menurutnya, apabila anggaran pemerintah yang menjadi masalah, saat ini terdapat banyak solusi di mana banyak lembaga dunia yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin bagi negara-negara yang membutuhkan.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kerja sama dengan badan UNICEF, WHO, dan lainnya, tentu saja mereka memiliki akses vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerja sama COVAX. Itulah yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam pelaksanaannya," jelasnya.

Dia mengakui, pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana. Tapi, hal tersebut bisa diperoleh melalui bantuan dari berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia, dan GAVI.

"Tentu saja ada dana pengiriman lain yang biayanya juga dalam pengiriman, seperti transportasi, logistik, peralatan pendingin, dan lainnya. Tetapi ada pendanaan yang tersedia untuk semua negara AMC melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia dan sekarang juga open window dengan pendanaan yang cepat dan dapat diakses dari GAVI Dukungan pengiriman COVAX," kata Linstrand.

Linstrand menegaskan, yang terpenting saat masa pandemi Covid-19 ini adalah setiap orang berhak mendapatkan akses vaksin tanpa mempermasalahkan anggaran.

"Jadi dananya jangan terlalu banyak. Yang penting di sini adalah bahwa setiap orang memiliki hak dan harus memiliki hak akses ke vaksin ini terlepas dari masalah keuangan," pungkasnya.**