PEKANBARU, Riautribune.com - Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Rabu (14/7/2021) untuk mengevaluasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2021.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi Komisi V Eddy Mohd Yatim. Selain para anggota komisi, RDP juga diikuti Dasril sebagai Ketua Panitia PPDB Disdik Riau yang didampingi sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Eddy, dari sekitar 85 ribu calon siswa se-Riau yang telah diterima di SMA-SMK negeri, ada 38 ribu orang yang tidak lulus . Tentu saja ada kekecewaan dari para orang tua. Dan sebagian di antaranya mengadukan ke wakil rakyat. Jelas mereka mengharapkan ada solusi terbaik bagi anak-anak mereka dari pertemuan tersebut.

Dalam RDP itu, Eddy Yatim juga mempertanyakan adanya sejumlah aduan masyarakat yang masuk ke komisi. Termasuk dugaan permainan yang masih terjadi, pelanggaran zonasi dan penumpang gelap setelah PPDB dilaksanakan.

Eddy Yatim mengatakan, pihaknya ingin menyamakan persepsi dengan Dinas Pendidikan soal PPDB, sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. "Jadi harus ada solusi bagi masyarakat yang menemui masalah. Misalnya bila tidak berterima pada sekolah zonasinya, maka ada lintas zonasi yang tentunya pada sekolah yang masih kurang kuota," ujar Eddy lagi. 

 

Dengan demikian diharapkan tidak ada calon siswa yang tidak bersekolah karena kebijakan tersebut. Ia juga juga meminta jangan sampai memunculkan masalah baru nantinya, termasuk terjadinya jual beli kursi yang selama ini sering terjadi.

Sementara itu, Ketua Panitia PPDB Dasril mengatakan, pihaknya berjanji akan menelusuri dan menindaklanjuti jika ada jual beli kursi saat PPDB. "Kalau memang ada, kami akan tindaklanjuti," tegas Dasril usai rapat.

Oleh karena itu, ia meminta jika ada masyarakat yang memiliki bukti atau data akurat, maka silakan melaporkan kepada panitia PPDB. "Berikan buktinya, bisa dibuktikan, maka akan kami telusuri, dan tentunya akan ditindak," tegasDasril.

Namun disingggung soal sanksinya, Dasril mengatakan itu merupakan kebijakan Kadisdik Riau. Yang pasti jika ada pihak-pihak yang terlibat beserta kepala sekolah akan diberikan sanksi. "Adalah (sanksi, red). Pasti itu," tegas Dasril lagi.***