JAKARTA, Riautribune.com - Kegarangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat membela kebijakan pemerintah ternyata tak sepenuhnya terbukti. Pasalnya, ia ternyata tidak berani melayani debat sebuah kelompok mahasiswa.

Mereka kesal lantaran tantangan debat terbuka menyoal WNA masuk ke Indonesia di tengah PPKM Darurat, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) bakal menyambangi kantor hingga rumah Luhut Binsar Pandjaitan.

Hal ini dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) Bintang Wahyu Saputra.

Dijelaskannya, Luhut tidak datang ke lokasi debat yang telah ditetapkan dan tidak hadir di ruang diskusi virtual lewat aplikasi zoom yang disiapkan. "Sangat disayangkan, undangan debat yang saya layangkan kepada Pak Luhut Binsar Pandjaitan perihal kedatangan warga negara asing di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat tidak dihadiri oleh Beliau," ujar Bintang Wahyu, Jumat (9/7/2021).

Padahal, kata dia, undangan secara resmi pun telah dikirimkan ke Luhut. "Saya bukannya pansos ataupun mencari momentum dengan mengajak debat Pak Luhut," ungkapnya, seperti dilansir Sindonews.

Dia mengaku hanya ingin meminta Luhut berargumen bersamanya dengan tujuan untuk menjelaskan secara gamblang kenapa WNA dibiarkan masuk ke Indonesia di saat negara ini sedang menghadapi serbuan Covid-19. Dia pun memberikan contoh India yang menutup New Delhi dari akses WNA selama empat bulan selama varian Delta mengganas di negara tersebut.

"Nah, kebalikan sama Indonesia yang di saat varian Delta mengganas, justu tetap membuka penerbangan dari luar negeri. Saya tidak habis pikir kenapa ini bisa terjadi," katanya.

Dia menilai pemerintah sebaiknya fokus terlebih dahulu untuk penanganan Covid-19 dan tutup terlebih dahulu penerbangan dari luar negeri, karena kesehatan masyarakat lebih penting daripada apapun. Namun, sangat disayangkan di saat mahasiswa ingin memperoleh jawaban secara langsung dari Luhut, koordinator PPKM Darurat itu tidak datang.

Bintang berpendapat, seharusnya Luhut sebagai pejabat negara punya Political Will dengan memenuhi undangan debat sekaligus sebagai bukti pemerintah terbuka dan menjalankan asas good governance sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami merasa kecewa karena Pak Luhut tidak hadir dalam diskusi ini. Karena Pak Luhut tidak datang, maka kami yang akan beramai-ramai ke kantor hingga rumah Pak Luhut demi mendapatkan sebuah jawaban agar masyarakat tercerahkan oleh Beliau. Jika saja Pak Luhut Binsar Pandjaitan datang itu membuktikan beliau seorang pejabat yang juga negarawan," pungkas Bintang.***