PEKANBARU-riautribune: PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mempekerjakan ratusan tenaga satuan pengamanan (Satpam) illegal yang ditempatkan di lingkungan area PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI). Sementara itu, perusahaan plat merah milik negara ini sudah ingkar janji pada PT. Rahamtha Cakra Nusantara sebagai perusahaan pemenang penyedia jasa pengamanan di seluruh area kerja di Chevron.

Demikian diungkapkan Sekretaris Umum BPD Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Wilayah Riau, Kasdi Albasyiri kepada sejumlah media di Pekanbaru, kemarin. "Tim investigasi Abujapi Riau sudah turun ke lapangan, dan kami banyak menemukan penyalahgunaan yang dilakukan PT. Adhi Karya dalam memperkerjakan Satpam di area Chevron," kata Kasdi.

Menurut Kasdi, Chevron sebenarnya mempunyai aturan yang ketat untuk memenangkan tender kepada rekanan, apalagi menyangkut kebijaksanaan dalam pengamanan aset negara. Disayangkan, kenyataan di lapangan pengawasan dan pengelolaan pengamanan aset negara yang dipercayakan kepada Chevron masih sangat buruk.

Adhi Karya, lanjut Kasdi, selain mempekerjakan Satpam illegal, perusahaan juga memberikan gaji di bawah upah minimum standar migas. Akibatnya, tenaga kerja yang digaji rendah itu berupaya  mencari pandapatan lain yang bisa merugikan negara. "Sebenarnya masih banyak persoalan di lapangan yang kami temukan, mengapa banyak terjadi kebocoran yang menimbulkan kurugian negara akibat lemahnya pengelolaan pengamanan. Ini terjadi bukan saja pada rekanan seperti Adhi Karya, masih banyak rekanan Chevron lainnya," papar Kasdi.

Ditambahkan, Kasdi, BPD Abujapi Riau akan segera melakukan konsultasi dengan BPP Abujapi Pusat, untuk mengambil langkah-langkah pengaduan kepada Presiden RI. "Ini masalahnya sangat serius, Chevron sangat lemah memberikan pengawasan kepada rekanan dalam pengelolaan pengamanan. Padahal sudah ratusan miliar anggaran setiap tahun untuk jasa pengamanan, namun kenyataan masih banyak terjadi kebocoran aset-aset negara," tambah Kasdi.

Lemahnya pengawasan pengamanan, tidak saja mengakibatkan kebocoran aset negara, melainkan juga rendahnya tingkat produksi minyak Chevron di Riau. "Ini kan merugikan negara dan khususnya rakyat Riau," kata Kasdi.

Menurut Kasdi, BPD Abujapi Riau sebenarnya sudah menyampaikan saran-saran kepada pimpinan Chevron. Namun sejauh ini belum mendapatkan tanggapan yang serius. "Pihak Chevron berkilah mereka tidak bisa ikut campur tangan terlalu jauh terhadap dapur rekanan. Ini sebenarnya sikap pembiaran dari manajemen Chevron," kata Kasdi. Ditambahkan Kasdi, Chevron bisa saja berpikir, terjadinya kebocoran dan tidak meningkatnya produksi bukan ditanggung perusahaan milik Amerika, melainkan ditanggung negara RI. (ehm)