BANGKINANG, Riautribune.com - Pemerintah Kabupaten Kampar dan Polres Kampar melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengelolaan aset daerah, khususnya soal kendaraan dinas.  Pengelolaan itu meliputi pengolahan data, perencanaan, perolehan, pengeluaran sampai penghapusan aset sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Penandatanganan MoU langsung dilakukan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto,SH  bersama Kapolres Kampar AKBP M. Kholiq, SIK di Aula Kantor DPKAD Kampar, Senin (14/6/21). Turut hadir di acara itu Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si, dan Kepala BPKAD Edwar, SE, M Si, 

 

Bupati kampar pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sampai saat ini tercatat total kendaraan dari 21 OPD sebanyak 2.182 unit. Terdiri dari kendaraan roda dua, roda empat dan kendaraan roda enam. Dengan jumlah tersebut tercatat yang memiliki surat-surat atau BPKB sebanyak 265 serta dan yang tidak emiliki surat-surat atau BPKB sebanyak 1.917 unit. 

 

Bupati Kampar menjelaskan MoU ini dilakukan dalam menindaklanjuti arahan KPK berkaitan dengan pendataan aset milik daerah.  "Setiap OPD juga perlu managemen yang mutlak dalam pengolahannya. Karena ini berpengaruh terhadap penilaian/opini dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pemerintah daerah," jelas Catur. 

 

Terkait MoU bersama Polres kampar, kata Catur,  disepakati kerjasama menertibkan aset-aset, khususnya aset berupa kendaraan yang dimulai dengan pendataan kapan barang itu dibeli, apa jenis barangnya, diperuntukkan untuk siapa serta dimana aset itu sekarang berada. 

 

"Dengan harapan, setelah MoU ini penertiban aset dapat segera dijalankan hingga sasaran yang kita rencanakan dapat dicapai," ujarnya. 

 

Sementara itu Kapolres Kampar AKBP M.Kholiq,SIK,MH menyampaikan bahwa sejauh ini instansi pemerintah sering lalai dalam hal administrasi. "Kita hobi beli tapi surat hilang tidak dipedulikan, bahkan banyak yang tidak bayar pajak. Kita berharap dengan MoU in ke depan kita tidak berhenti pada penandatanganan ini saja melainkan merumuskan sasaran, evaluasi serta sharing dalam memberikan masukan kritik yang bersifat membangun," ujarnya. 

 

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Edward menyatakan siap menindak lanjuti MoU dengan Polres Kampar ini dalam hal penertiban aset daerah.***(rls)