PEKANBARU-riautribune: Kondisi kesejahteraan para tenaga didik kembali memprihatinkan, pasalnya sudah empat bulan para tenaga didik yang merupakan guru bantu di Pendidikan Dasar (Diksar) belum dibayar oleh pemerintah.

Hal tersebut menjadi perhatian oleh DPRD Riau, bahkan puluhan guru bantu tingkat SD dan SMP ini mendatangi gedung DPRD Riaununtuk mengadukan nasib mereka yang semakin terjebak di masa pandemi ini.

Dalam rapat, diketahui bahwa ada yang sudah diusir di kontrakan dan tidak bisa berangkat ke sekolah karena tidak ada uang bensin. Hal tersebut merek ungkapkan dalam rapat yang dihadiri Anggota DPRD Riau lintas komisi.

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyebut akar masalah yang terjadi adalah honor guru bantu tingkat dasar yang skemanya bantuan keuangan ke pemerintahan kabupaten kota.

Mekanismenya adalah Pemkab dan Pemko harusnya sudah mengusulkan ke Pemprov melalui BPKAD, namun hal ini tidak dilakukan.

"Usulan ini yang kita bingungkan kenapa sampai detik ini belum sampai? Saat ini baru tiga pemkab yang mengusulkan, Rohul, Bengkalis, dan Inhu Yang jahaman adalah administrasi negara ini yang terlalu jelimet, namun kita sebagai bagian dari pemerintahan ini jangan larut, mari berkooridnasi, agar persoalan ini tuntas" ujar Hardianto, Kamis (22/4/2021).

Dan dari tiga daerah ini, hanya Rohul yang lengkap dan sudah dicairkan honornya. Sementara, sembilan kabupaten kota lain sama sekali belum mengusulkan.

"Ini seharusnya diperhatikan lah, uangnya ada tapi kita terhukum mekanisme pencairan. Pak bupati, pak walikota tolong dibantu lah," tegas Politisi Gerindra tersebut.(rls)