PEKANBARU - riautribune : Polemik pengangkutan sampah di Pekanbaru seakan tak ada habisnya. Meskipun proses lelang saat ini tengah berlangsung, namun DPRD Pekanbaru masih menemukan keganjilan dari nilai yang dianggarkan untuk kontrak kerjasama.

 

Dari itu Komisi IV DPRD Pekanbaru kembali memanggil DLHK, Selasa (2/3/2021) sore kemarin untuk mengkonfirmasi keganjilan tersebut. Dari Rp 45 miliar yang dianggarkan untuk 12 bulan, saat ini hanya berkurang Rp2 miliar untuk kontrak kerjasama selama 9 bulan.

 

"Dianggarkan pengangkutan sampah 12 bulan itu Rp45 miliar, sekarang Rp43 miliar. Yang dipertanyakan itu kajiannya apa dan dasarnya apa, karena yang dikerjakan bukan 12 bulan lagi," cakap Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru, Sigit Yuwono. Meskipun saat ini proses lelang pengangkutan sudah berjalan, DPRD Pekanbaru tetap merekomendasikan pengangkutan sampah di Pekanbaru dilakukan secara swakelola karena dinilai lebih hemat dari swastanisasi.

 

"Siapa bilang swakelola lebih mahal dari swastanisasi, buktinya tadi DLHK mengakui kalau swakelola itu lebih hemat," jelasnya. RDP ini sendiri juga dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD lainnya seperti Roni Pasla, Zulfahmi, Ruslan Tarigan, Robin Eduar, Wan Agusti, Nurul Ikhsan, Ali Suseno dan Masni Ernawati.

 

Karena Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi DLHK tak membawa berkas yang dibutuhkan Komisi IV dan juga Plt Kadis DLHK tidak bisa hadir, rapat tersebut diputuskan untuk ditunda dan akan dilanjutkan hari ini, Rabu (3/3/2021). Azhar, sekretaris DLHK Kota Pekanbaru saat ditemui usai rapat mengatakan DLHK tetap mengaju kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ada. "Ini rapat belum putus, Insya Allah besok (hari ini) dilanjutkan," jelasnya. (ckp)