PEKANBARU - riautribune : Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 tahun ke atas menyampaikan aspirasinya ke DPRD Riau Rabu (13/1/2021) kemarin. Mereka diterima oleh Ade Hartati dari anggota Komisi V DPRD Riau yang membawahi bidang pendidikan.

 

Kedatangan para tenaga honorer kependidikan itu untuk membicarakan soal kebutuhan satu juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Pemerintah Pusat. Menurut Ade Hartati dirinya akan mendukung aspirasi para guru honorer kependidikan itu karena para guru honorer ini memang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti PNS. 

 

"Kita akan rekomendasikan perjuangan mereka ini ke Pemerintah Pusat, karena ranahnya ada di Pusat. Tapi untuk formasi ada di Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya, misalnya Pemkab dan Pemko hanya di SD dan SMP, dan Pemprov di SMA dan SMK," kata Ade Hartati, Kamis (14/1/2021).

 

Persoalannya, sebutnya, pemerintah tingkat kabupaten/kota malah memberikan informasi yang keliru. Misalnya, di Pekanbaru ada kebutuhan formasi yang besar, tapi hanya disampaikan 256 saja.

 

"Jadi kita harus memetakan berapa total kebutuhan, sesuai kewenangannya. Karena ini harus dengan kebutuhan dari Pemerintah Pusat. Kan ada satu juta yang diangkat, itu harus dimanfaatkan oleh Pemda, sehingga tidak merugikan para guru yang jadi honor daerah. Sebab pembangunan itu tidak hanya infrastruktur tapi tenaga pendidikannya juga harus diperhatikan," katanya.(hrc)