PEKANBARU-riautribune: Puluhan massa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPR) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Riau. Kedatangan massa mayoritas mahasiswa asal Bengkalis dan Bantan yang kuliah di Pekanbaru itu menuntut agar DPRD Provinsi Riau ikut serta melakukan advokasi persoalan lahan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Bengkalis dan Bantan dengan PT. Rimba Rokan Lestari (RRL).

"Persoalan ini mesti ditanggapi secara serius. Tanah yang sudah lama ditempati oleh masyarakat, tiba-tiba diklaim dan dijadikan lahan konsesi oleh PT. RRL. Kami minta DPRD Provinsi Riau membela masyarakat Bengkalis dan Bantan yang tanahnya dicaplok perusahaan tersebut. Kondisi ini benar-benar membuat resah masyarakat di sana," kata Hendro Mulyono Negarawan, Koordinator Lapangan aksi AMPR dihadapan anggota DPRD Riau, Senin (30/11).

Hendro mengatakan, apa yang dilakukan PT. RRL merupakan sebuah bentuk penindasan terhadap rakyat dan akan menyengsarakan rakyat di Pulau Bengkalis. AMPR menilai apa yang dilakukan PT. RRL terhadap masyarakat Pulau Bengkalis sebagai bentuk penjajah dari bangsa sendiri dan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan.

"Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 262/KPTS-II/1998 tentang pemberian hak dan pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) atas areal seluas 14.875 hektar kepada PT. RRL menimbulkan masalah serius dan gejolak di tengah masyarakat Pulau Bengkalis, khususnya Kecamatan Bantan," tegasnya.

AMPR kata Hendro lagi, akan berada di depan dan terus membantu masyarakat Kecamatan Bantan untuk melakukan advokasi masalah lahan ini. Hal ini dilakukan AMPR karena menjadi beban moral dan pembelaan marwah terhadap tanah kelahiran. Usai melakukan orasi, AMPR menyampaikan beberapa poin tuntutan yang ditujukan kepada, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar mencabut SK Menteri Kehutanan Nomor: 262/ KPTS-II/ 1998. Mereka mendesak pemerintah mengembalikan tanah yang diklaim PT. RRL kepada masyarakat Kecamatan Bantan dan Bengkalis.

Sementara itu, Abdul Vattah Hasyim Harahap, anggota DPRD Riau dari Fraksi Golkar yang menyambut massa menyampaikan apresiasinya atas aksi yang dilakukan AMPR. Vattah mengatakan, persoalan ini harus segera dituntaskan. "Saya kebetulan di komisi yang membidangi persoalan lahan. Saya siap memfasilitasi penyelesaian persoalan ini. Kami akan memanggil hearing pihak terkait, guna mendudukkan bagaimana kejadian yang sebenarnya," ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau ini. (ops)