JAKARTA-riautribune: Demi nama baik Setya Novanto dan Parlemen, persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI harus berlangsung secara terbuka dan transparan.

Sikap itu menjadi pegangan Fraksi Partai Golkar.  Tidak boleh ada yang ditutupi pada persidangan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dalam perkara pencatutan nama presiden dan wakil presiden, agar masyarakat bisa langsung melihat apa yang sesungguhnya terjadi.

"Apakah benar terdapat percaloan dan pencatutan presiden dan wakil presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport dan kasus 'Papa Minta Saham' itu, atau itu hanya karangan dan rekayasa," kata Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI, Bambang Soesatyo, kepada wartawan, Senin (30/11)

Jika ada anggota MKD dan fraksi yang ngotot agar sidang MKD dilakukan tertutup, apalagi meminta persidangan MKD itu tidak diteruskan, menurut Bambang hal itu patut dicurigai.

"Selain bertentangan dengan logika publik, anggota atau fraksi itu juga patut diduga ingin melindungi kejahatan terhadap negara," tegasnya.

Menurutnya, legal standing Menteri ESDM, Sudirman Said, selaku pelapor ke MKD, dan tindakan Presdir PT. Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, merekam percakapan dengan Setya Novanto sudah tak penting lagi diperdebatkan.

Lanjutnya, yang terpenting bagi Golkar adalah membuktikan bahwa Setya Novanto tidak bersalah seperti dituduhkan dalam substansi laporan Sudirman Said.

"Golkar berharap laporan Sudirman tidak ditujukan untuk menghancurkan Partai Golkar," jelasnya

Selain itu, Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya supaya kasus tersebut menjadi jelas.

"Siapa sesungguhnya 'hantu blau' serta 'ular kadut' yang bermain dan hendak mengambil keuntungan dalam proses perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama kepala negara dan wakilnya itu," jelasnya. [ald]