Pekanbaru - Riautribune:Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Mohd Yatim mengaku kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Hal itu diungkapkan dia saat melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Sosial di ruang rapat Komisi V DPRD, Senin (8/6/2020). 

Saat itu, dewan bersama Dinsos tengah membahas persoalan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak Covid-19. Dimana sampai saat ini masih banyak bantuan yang telah dianggarkan tidak sampai ke masyarakat. Ia pun meminta Kadinsos untuk menyampaikan keluhan tersebut langsung ke Gubernur Riau.

Karena sejak awal pandemi lalu, Gubri telah banyak berjanji untuk memberikan bantuan ke masyarakat. 

"Sudah terlalu banyak janji Pak Gubernur tu. Pak Kadis mungkin bisa sampaikan, mana dia janji yang disampaikan dulu itu? mau beri bantuan Rp10 Ribu/KK sehari. Kalau Rp300 Ribu sebulan itu kan Rp10 Ribu sehari kan? mau makan apa Rp10 Ribu sehari untuk 1 keluarga? itupun tak pulak terbagikan," kesal Eddy. 

Selain persoalan diatas, Politisi Demokrat itu juga mengkritik pembagian bantuan yang tidak merata. Bahkan ada banyak bantuan tidak tepat sasaran. Sehingga mekanisme pemberian bantuan oleh pemprov, menurut dia patut di pertanyakan. Ia juga membandingkan jumlah BLT dari Pemprov Riau dengan provinsi lain. Dimana, hanya Riau yang memberikan Rp300 ribu/bulan untuk 1 KK. 

"Sedangkan provinsi lain bisa langsung ngasih Rp600 ribu. Ini seperti apa? kok banyak betul kekurangan kita?" tanyanya.

Hingga berita ini diturunkan rapat antara Komisi V DPRD Riau dengan Dinas Sosial Provinsi masih berlangsung. Beberapa anggota dewan juga menanyakan hal serupa dengan Kadinsos beserta beberapa orang stafnya. Termasuk juga mempertanyakan serapan anggaran di Dinsos yang dinilai sangat minim. Padahal Dinsos sendiri merupakan salah satu stakeholder penting dalam penanganan Covid-19.

Sementara itu Kadinsos Riau Dahrius Husin membantah bila BLT yang dianggarkan tidak terbagikan. Kata dia, seluruh anggaran bantuan telah diserahkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota. Soal masih adanya masyarakat tidak mampu, seperti yang disampaikan dewan sama sekali belum dapat bantuan Dahrius beralasan bahwa persoalan tersebut berada pada data yang diserahkan pemkab maupun Pemkot. 

"Kan kita serahkan langsung ke Pemkab/Pemkot. Soal ada yang belum dapat, mungkin satu dua ada. Itu akan kami jadikan evaluasi," pungkasnya.(rpc)