Menhub Bolehkan Maskapai Beroperasi di Tengah COVID-19, ASITA Riau : Itu Kebijakan Blunder

Kamis, 30 April 2020

Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah

 PEKANBARU – riautribune : ASITA Riau menilai kebijakan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang memberi izin penerbangan kepada maskapai dengan ketentuan tertentu dianggap sebuah kebijakan sangat bias. Kebijakan ini dikhawatirkan blunder sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mencari keuntungan.

 

Ketua ASITA Riau, Dede Firmansyah mengungkapkan, harusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan harus fokus pada kebijakan yang mengarah pada penghentian pencegahan penyebaran COVID-19. Apalagi dalam isin operasional yang dikeluarkan oleh Kemenhub, memuat beberapa kategori orang-orang yang boleh menggunakan fasilitas penerbangan untuk melakukan perjalanan.

 

“Saya mau menanggapi Keputusan Menteri Perhubungan soal boleh bepergiannya seorang pebisnis. Tolonglah Pak Menteri Budi harus berfikir bahwa sekarang ini keadaannya lagi COVID-19. Kebijakan-kebijakan seperti ini sangat blunder. Apalagi untuk kategori pebisnis, itukan sangat ngambang,” kata Dede.

 

Dede menjelaskan, untuk kategori pebisnis yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan maskapai tidak jelas diperuntukkan pada kelompok yang mana. Orang-orang bahkan bisa saja pedagang-pedagang boleh terbang untuk membeli barang dagangannya di luar kota.

 

Sementara itu, jika yang dimaksud pemerintah ketegori pebisnis ini adalah mereka para direktur, manager atau petinggi-petinggi perusahaan besar, maka sangat potensial terjadinya pengelompokkan. “Apakah pedagang yang ke tanah abang untuk beli barang-barang lalu dijual di kota-kota asal, tidak di akui Pebisnis?” sambungnya.

 

Dede berkata, ASITA Riau berharap pemerintah seharusnya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dalam mengambil sebuah kebijakan di tengah kondisi saat ini. Menurutnya, kebijakan Kemenhub memberikan izin kepada maskapai tertentu untuk beroperasi angkut penumpang, tetap saja berisiko besar terhadap penyebaran COVID-19. 

 

Dengan demikian, kebijakan seperti ini justru bertentangan dengan anjuran pemerintah yang melarang masyarakat untuk bepergian. Dede menailai, seharunya pemerintah aktif memberikan pemahaman kepada pengusaha baik skala kecil dan besar untuk bersabar dalam situasi seperti ini. Apalagi ada banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis mereja.

 

“Sekarang sudah bisa pakai online semua, kenapa harus terbang. Nantinya bisa saja orang pergi mudik, tapi alasannya bisnis. Ini akan lebih parah lagi. Jangan salahkan masyarakat, kan pemerintah yang beri celah,” sambung Dede. (bpc)