Data Penerima Bansos di Pekanbaru Terus Berpolemik, Kinerja Dinsos Dipertanyakan
Rabu, 29 April 2020
PEKANBARU - Sejak disitribusikan pada Sabtu (25/4/2020) lalu hingga saat ini, pembagian Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk masyarakat yang terdampak Virus Corona (Covid-19) masih terus menimbulkan polemik.
Salah satu yang paling disorot yakni terkait data masyarakat penerima Bansos yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Dimana, dari laporan yang diterima oleh Aidil Amri, anggota DPRD Kota Pekanbaru, ia mendapati dari ribuan data yang diajukan oleh 12 RW di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai, hanya puluhan orang yang mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan RW 06 hanya satu orang warga yang mendapatkan Bansos tersebut.
Atas kondisi ini, Aidil Amri Ketua Fraksi Demokrat ini menilai Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) tidak profesional dalam bekerja, karena banyak kesalahan dalam mendata masyarakat. "Data mana yang Dinsos pakai? Rapat lebih dari dua bulan, masa satu RW hanya satu warga yang dapat Bansos," ungkap Aidil Amri, Rabu (29/4/2020).
Aidil Amri yang juga merupakan daerah pemilihan Kecamatan Rumbai ini tahu pasti kondisi masyarakat yang ada, dan masyarakat? mana yang membutuhkan Bansos. Sementara ketika RT dan RW ingin mendata warga dan meminta data masyarakat yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Dinsos tidak berkenan memberikan.
"Lurah pun minta data PKH ke Dinsos tidak dikasih, ada apa ini dengan Dinsos? Bahkan ada pula orang yang sudah meninggal puluhan tahun dapat, saya tanya ini ada apa. Kenapa Dinsos berat memberikan data PKH," tegasnya. Lanjutnya, warga yang sudah menjadi Pasien Dalam Pantauan (PDP) maupun yang sudah dalam status positif terinfeksi Covid-19 juga tidak mendapatkan bantuan dari Pemkot Pekanbaru.
"Kita minta Pemkot Pekanbaru untuk serius menanggapi hal ini, kasihan RT RW yang sudah bekerja siang malam," tukasnya.(hrc)