PEKANBARU-riautribune: DPRD Riau menyayangkan sikap Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) baik tingkat provinsi maupun daerah yang tidak pernah berkoordinasi dengan wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif. Sehingga dewan sulit mengetahui bagaimana kondisi dan situasi gurunya.

Seharusnya, PGRI aktif berkoordinasi dengan dewan. Sehingga bisa memecahkan segala persoalan terhadap segala kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar disekolah. "Bagaimana PGRI memperjuangkan nasib guru, sedangkan PGRI saja tidak pernah berkoordinasi dengan dewan. Jadi bagaimana kita akan mengetahui nasib guru itu, selain hanya dari Dinas Pendidikan saja saat rapat dengan kami di sini," kata anggota Komisi E DPRD Riau, Ade Hartati.

Diakui Ade, sekarang pemerintah pusat sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) tentang Upah Minimum Pendidikan (UMP) untuk guru non PNS. UMP ini maksudnya agar gaji guru minimal harus sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK), baik guru non PNS yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta.

Sementara gajinya akan dibebankan melalui dana sharing budget APBD provinsi dan APBD kabupaten/ daerah. Dalam penganggaran, dewan pasti meminta rasio guru dengan murid supaya bisa dipetakan. Tujuannya supaya diketahui jumlah guru sekarang dan peningkatan guru ditahun depan.

Dewan sangat mengantisipasi, seperti tahun ini jumlah guru non PNS umpamanya 1.000 orang. Tetapi tahun depan berubah menjadi 5.000 orang. Jadi, akibat kelalaian inilah yang membuat sulit dalam penganggaran ke depannya. "Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah data guru itu. Sebab sekarang kita tidak tau, apakah dinas atau organisasi pendidikan ini karena malas, tidak mau tau atau tidak mengetahui kita juga tidak tau. Sehingga sampai sekarang data konkrit guru maupun siswa belum kita ketahui secara pasti," jelas Ade. (iin)