PEKANBARU  - riautribune : Dihadapan Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memaparkan pembentukan tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kabupaten/kota di Riau yang sering terjadi Karhutla.

Tapak KPH ini UPT yang mengelola wilayah terkecil pengelolaan hutan di bawah kewenangan Dinas LHK Riau. Tapak PKH ini menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi dan mengatasi Karhutla Riau. Mereka akan bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan unsur masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubri saat peluncuran Dashboard Lancang Kuning Nusantara, Senin (9/3/2020) di Gedung Daerah Pekanbaru.

"Akhir pekan kemarin, tepatnya Sabtu, kami melaksanakan rapat bersama Sekjen Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, yang akan bekerjasama dalam membentuk tapak-tapak KPH di sejumlah titik lokasi yang sering terjadi Karhutla," katanya.

Lebih lanjut Gubri mengatakan, nantinya tapak KPH ini akan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengantisipasi dan mengatasi (Karhutla).

"Untuk provinsi Riau kami mengusulkan kepada KLHK agar tapak-tapak KPH ini dibangun di wilayah perbatasan, seperti Bengkalis, Rupat, Dumai, Rangsang (Kepulauan Meranti), karena daerah ini langsung berbatasan dengan negara tetangga," terangnya.

Disamping itu, Gubri menyampaikan upaya kesiapsiagaan mencegah terjadinya Karhutla. Dimana Pemprov Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Provinsi Riau 2020 selama 264 hari, yaitu mulai tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020. Penetapan tersebut melaui Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.156/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

Selain itu, sebut Syamsuar, dalam penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan/lahan Pemerintah Provinsi Riau juga telah membentuk Satgas terpadu penertiban dan penggunaan kawasan hutan dan lahan secara illegal.

"Melalui Polda Riau kami juga membuka Posko relawan pencegahan Karhutla, dimana berbagai unsur masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam menjaga langit bumi melayu lancang kuning tetap biru. Karena bencana Karhutla merupakan urusan bersama," cakapnya.(ckp)