JAKARTA - riautribune : Kasus gagalnya pembayaran polis nasabah JS Saving Plan oleh perusahaan BUMN PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) menuai polemik. Anggota Komisi VI DPR RI juga berencana membentuk panitia khusus investigasi kasus mega korupsi Jiwasraya untuk mengungkap ke mana aliran dana hampir Rp. 14 triliun milik nasabah itu.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Komisi VI dan Komisi XI nantinya akan duduk bersama untuk membahas kasus Jiwasraya. Untuk saat ini, kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, kedua komisi tersebut sudah meminta untuk membuat surat mengadakan audit terhadap Jiwasraya.

“Dan saya pikir Komisi VI dan Komisi XI dalam rapim yang akan datang  ada usulan untuk membikin pansus terhadap Jiwasraya,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

Soal adanya dugaan dalam kasus Jiwasraya yang menyeret nama-nama besar di pemerintahan seperti Menteri BUMN, Erick Thohir dan juga Dirut Jiwasraya yang sempat menjadi orang tim Kantor staf Presiden, Hary Prasetyo. Dasco meminta tidak perlu dibesar-besarkan.

“Nanti kalau itu kemudian sudah didalami, baru kita tahu itu larinya uang ke mana, untuk apa? jadi sebaiknya menurut saya polemik-polemik yang tak perlu itu sebaiknya tidak usah kemudian diungkapkan untuk tidak memanaskan suasana,” jelasnya. Soal adanya pihak yang didua terkait kasus itu dan saling menyalahkan, Dasco memastikan untuk saat ini anggota dewan masih fokus pada penelusuran ke mana dana tersebut mengalir.

“Yang penting dicari kemana uangnya. Lalu gimana solusinua, kan kasian ini nasabah-nasabah yang sekian banyak kehilangan uangnya," tandasnya.  (rmol)