Pekanbaru-riautribune: Keresahan sejumlah wakil rakyat khususnya Komisi V DPRD Riau mengenai validitas data jumlah penduduk, menjadi dasar anggota DPRD untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, khususnya, validitas data kependudukan dalam menyambut Pemilu dam Pemilihan Legislatif.
  Demikian diungkapkan oleh ketua Komisi V DPRD Riau Eddy Mohammad Yatim Sos,Msi yang langsung disambut oleh Alina balkis sebagai Kepala bidang data dan informasi Disdadukcapil Provinsi DKI.
   Dikatakan Eddy,  persoalan Riau yang berada di daerah pemilintasan, mungkin saja menjadi kendala ketika ada pengupdatetan data jumlah penduduk.
  "Kami berharap, agar data yang valid itu bisa menjadi dasar penambahan jumlah kursi anggota legislatif tingkat provinsi bahkan DPR RI. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk Riau itu sudah sampai 6jutaan, cuma yang tercatat 5,6juta jiwa. Harusnya dengan data itu, Riau sudah bisa menambah jumlah anggota legislatif baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi. 
     Pada kesempatan yang sama ketua komisi V DPRD Riau ini mengenalkan sejumlah anggota Komisi V yang hadir. 
  "Wakil ketua komisi V, ibu Soniawati, sekretaris komisi Hj. Sulastri MH, Hj.Mira Roza, Kasir ST, dr Sunaryo, Hj Ade Hartati, H. Agung Nugroho SE, H Syafruddin iput, Aulia
     Dalam sambutan, Alina Balkis menuturkan, bahwa satu data dan satu informasi, menjadi komitmen pemprov DKI. 
 "Data penduduk itu, dimutahirkan setiap menit dan setiap perubahan status pendidikan pun harus kami lakukan. Setiap orang yang lakukan pernikahan pun langsung tercatat..jadi ketika KUA menginput, akan langsung ketahuan, apa  status pribadi yang akan menikah tersebut,  lajang,  duda,  atau sudah menikah, data kelahiran bayi terintegrasi dengan kelurahan sehingga aktenya tercatat langsung.  Kami bahkan telah mengeluarkan kebijakkan, "si Dukun 3 in 1
Sebuah layanan pemberian dokumen kependudukan bagi bayi lahir di rsud.. program ini adalah hasil kerjasama 3 instasi dukcapil, RumahSakit serta BPJS kesehatan, saat ini telah bekerjasama dgn 116 RSUD, Puskesmas, Rumah Sakit dan klinik,"Ucap Alina. 
Pada kesempatan ini,  Sekretaris Komisi V Hj Sulastri SE, MH sempat menanyakan perihal anggaran yang dikelola oleh Dukcapil DKI,  sehingga mampu membangun sistem satu data terintegrasi. 
   "Kami tahun 2019 ini mengelola dana  128 Milyar untuk belanja langsung,194 M belanja tak langsung total anggaranRp392, dan khusus untuk sarana prasarana IT 38M,"ucap Alina. 
Sementara itu anggota komisi V,  H Syafruddin Iput menuturkan,  pada dasarnya pihak legislatif berkeinginan,  dengan adanya data yang benar,  pemerintah Provinsi Riau dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat. 
Diakhir kegiatan komisi V DPRD Riau menyerahkan buah tangan khas Riau,  kapal lancang kuning,  yang menjadi simbol tanah Melayu Provinsi Riau.