JAKARTA  - riautribune : Presiden Joko Widodo akhir "turun tangan" mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di beberapa provinsi, termasuk Riau yang sejak beberapa pekan ini diselimuti kabut asap akibat kebakaran lahan.

 

Agar masalah Karhutla tidak berkelanjutan Presiden memanggil seluruh Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Kapolres, BPBD yang daerah terjadi kebakaran lahan, Selasa (6/8/2019) di Istana Negara.

 

Hal ini dibenarkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar Sanger. Dia mengatakan, hari ini Gubernur Riau, Pangdam Bukit Barisan, Polda Riau, Danrem 031 Wirabima, sampai jajaran Dandim dan Kapolres di Riau diundang Presiden membahas masalah Karhutla.

 

Edwar mengatakan, dalam arahannya Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya kebakaran hutan terjadi hampir di seluruh provinsi. Di mana kerugian yang diakibatkan adalah Rp221 triliun, dan untuk lahan terbakar 2,6 juta hektare.

 

"Bahkan Presiden mewanti-wanti kejadian itu jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Riau," katanya. Lebih lanjut Edwar menyampaikan arahan Presiden, jika dibanding dengan tahun 2016 jumlah hotspot Karhutla tahun 2019 turun, tapi dibanding tahun 2018 angkat hotspot naik.

 

"Makanya Presiden berpesan agar hal ini tidak boleh terjadi. Karena harusnya turun tiap tahun dan tidak boleh naik. Yang paling penting adalah pencegahan jangan sampai api besar baru bingung untuk memadamkan," paparnya.

 

Karena itu, sebut Edwar, Presiden meminta Muspida (Gubernur, Pangdam dan Kapolda) agar kerja sama dibantu pemerintah pusat melalui menteri terkait seperti Kapolri dan Panglima TNI sehingga api sekecil apapun segera padamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya.

 

"Bahkan atensi Presiden aturan main tetap sama dengan tahun 2015 terkait, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres yang tidak bisa mengatasi masalah Karhutlah akan dicopot. Begitulah keseriusan Presiden mengatasi Karhutla di Riau," terangnya.

 

Sebab menurut Edwar, kerugian ekonomi akibat Karhutla besar sekali, sehingga jangan ada darurat api. Untuk itu agar api sekecil apapun segara diatasi dan dipadamkan. Tak hanya itu, terang Edwar, Presiden juga minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar cek langsung bila ada hotspot api, dan jangan tunggu sampai api membesar segera padamkan sebelum menjadi besar.

 

"Terakhir Presiden minta agar seluruh instansi terkait termasuk BPBD untuk segera tanggap mencegah dan memadamkan kebakaran," tukasnya.(ckp)