Selain soal kesalahan data, Fahri juga menyoroti terkait independensi lembaga survei yang semakin tidak jelas dan tidak transparan. Dalam kacamata Fahri, beberapa kejadian lembaga survei menerima bayaran dari kandidat untuk menghasilkan hasil survei tertentu.
Sehingga, lanjut legislator Nusa Tenggara Barat ini, ada baiknya lembaga survei yang bekerja atau menerima bayaran dari salah satu kandidat untuk mengumumkan siapa mitranya. "Sebaiknya dia mengumumkan bahwa dia bukan lembaga survei independen, tetapi dia lembaga survei yang bekerja untuk kandidat," tutup Fahri. (rmol)