PEKANBARU-riautribune: Kunjungan Sayed Abubakar ke beranda terdepan Indonesia, daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yakni Singapura dan Malaysia, yakni Pulau Meranti berakhir sudah. Kunjungannya untuk melihat, dan menarik aspirasi dari warga di pulau terluar ini berakhir hangat dan penuh semangat

Ketika diwawancarai, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 1 dari Partai Demokrat, Sayed Abubakar A. Assegaf, menyimpulkan, dari 15 tempat yang dikunjunginya, selain infrastruktur seperti jalan, masalah utama di daerah penghasil sagu ini adalah listrik dan air bersih.

   "Saya sudah kunjungi beberapa desa di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Rangsang Barat, Merbau, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat dan terakhir di beberapa desa di Tebing Tinggi Timur, masalahnya sama, jalan, air bersih dan listrik," ungkap Sayed didampingi anggota DPRD Riau dari Partai Demokrat, Eddy A Mohd Yatim dan Wakil Ketua DPRD Meranti, Muzamil.

Anggota Komisi VII DPR RI ini mengakui, tidak saja masalah listrik yang hanya bisa dinikmati selama 12 jam, namun juga ada masyarakat yang menikmati listrik hanya dalam waktu 6 jam dan itu pun menggunakan genset desa, di Tebing Tinggi Timur.

Ditegaskannya, sepulang dirinya dari Meranti, permasalahan ini akan menjadi topik utama bagi dirinya kembali ke DPR RI.

"Di saat kita hampir 74 tahun merdeka, masih saja ada masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan itu dengan utuh dan itu terjadi di Bumi Melayu yang merupakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia," ujar Sayed.

Pria yang biasa disapa Ibek ini, saat berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tebing Tinggi, sempat bertakziah ke rumah salah satu warga yang meninggal dan menyaksikan langsung bahwa rumah tersebut tidak memiliki listrik dan air bersih yang memadai.

Dikatakan anggota DPR RI Dapil Riau 1 yang meliputi Kabupten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Dumai, Bengkalis, Pekanbaru, Siak dan Kepulauan Meranti, permasalahan ini harus ada solusi.

Selain masyarakat menggunakan listrik desa yang hanya 12 jam, kata Ibek, mereka juga harus membayar mahal untuk itu, 200 ribu hingga 300 ribu per bulan. Bahkan jika tidak menggunakan maka dikenakan biaya 90.000 per bulannya.

"Inikan ironis, di daerah pedesaan, di mana ekonomi masyarakat masih pas-pasan, harus dibebankan dengan listrik yang mahal," tegasnya lagi.

Ibek menyatakan dirinya akan berupaya secara maksimal untuk bisa memperjuangkan masalah ini dan mencari solusi terbaik. Hal ini agar desa-desa di kabupaten termuda di Riau tersebut tidak lagi terbelakang karena tidak mendapatkan infrastruktur yang layak, air bersih dan listrik yang sama dengan daerah perkotaan, karena mereka juga berhak mendapatkannya.