JAKARTA-riautribune: Anggaran subsidi listrik diturunkan drastis tahun depan, dari Rp 66 triliun menjadi Rp 37 triliun. PT PLN (Persero) berencana mencabut subsidi listrik sekitar 23 juta pelanggan berdaya listrik 450-900 Va yang tidak layak disubsidi.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pencabutan subsidi listrik ini baru usulan dan masih dibahas. Rencananya, pencabutan subsidi listrik akan dilakukan per 1 Januari 2016.

Menurut Kementerian ESDM, dari 48 juta pelanggan PLN yang mendapat subsidi listrik, ada 23 juta pelanggan yang tidak berhak. Namun Darmin mengatakan, dirinya meminta PLN melakukan rekonsiliasi data pelanggan PLN dengan data TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Sehingga bisa dilihat apakah benar ada 23 juta pelanggan yang harus dicabut subsidinya.

"Waktu pembahasan pertama, usulan itu (pencabutan subsidi) tidak urgent juga, sehingga diminta untuk lakukan rekonsiliasi data dulu. Dilihat kalau mungkin itu karena begini. PLN sedang lakukan efisiensi dalam banyak hal. Efisiensinya dalam penggunaan BBM dan input energi banyak sekali. Artinya sudah ada efisiensi? Apa betul perlu menaikkan tarif?" tutur Darmin saat menutup acara Indonesia Infrastructure Week 2015, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Karena itu, pemerintah memberikan waktu 6 bulan kepada PLN untuk mencocokkan data tersebut. Sehingga pencabutan subsidi listrik tidak perlu dilakukan mulai 1 Januari 2016.

"Kita perintahkan rekonsiliasi data dulu. Kita harus mempertimbangkan betul bahwa PLN sudah benar-benar melakukan efisiensi, sehingga kita tidak harus serta merta menuruti," kata Darmin.(dtc/rt)