PEKANBARU  - Sudah tiga hari belakangan gedung DPRD Riau tidak lagi nampak ada penjagaan dari security atau satuan pengamanan (Satpam). Meskipun belum diketahui pasti penyebabnya, disebut-sebut kosongnya gedung DPRD Riau karena mundurnya perusahaan penyedia jasa keamanan. Wakil ketua DPRD Provinsi Riau H Sunaryo mengakui hal itu.  Namun ia tidak mengetahui persis persoalan sebenarnya. "Secara teknis saya tidak begitu tahu,  tanyakan pada Sekwan, saya dengar informasi terakhir dari pihak ketiga itu mengundurkan diri," ucapnya.

Dia juga mengaku bahwa security di rumah dinas dewan juga tidak ada lagi, "Ditarik semua oleh pihak ketiga karna belum ada pencairan kabarnya," cakapnya. Mengenai besarnya Pagu anggaran yang mencapai Rp6,2 miliar untuk jasa pengamanan DPRD Riau, Sunaryo enggan berpolemik."Soal itu konfirmasi ke Sekwan,"katanya.

Dari informasi yang beredar, perusahaan penyedia jasa keamanan memilih mengundurkan diri lantaran adanya polemik terkait besarnya jumlah anggaran untuk pengadaan jasa keamanan tersebut. Proyek Pengamanan Dalam (PAM) gedung DPRD Riau dimenangkan oleh PT Karya Satria Abadi dengan nilai Rp5,6 miliar.

"Dari 136 satpam yang akan bekerja di DPRD Riau, saya tidak tahu sudah bersertifikat Diksar Satpam, tapi kira-kira ada sekitar 15 persen yang belum ada Diksar Satpam," jelas PPTK proyek tersebut, Wira, Rabu (1/3/2017) lalu. Dijelaskannya, saat ini satpam yang telah bertugas di DPRD Riau belum mencapai 136 orang, "Belum semuanya bertugas, karena masih ada yang tengah mengikuti Diksar," ujarnya.

Hal ini tentu cukup janggal, dimana pemenang proyek pengamanan harusnya sudah memenuhi spek seperti memiliki sertifikat Diksar satpam dari polisi. Namun Wira berkilah dirinya hanya pelaksana,"Saya hanya PPTK saya belum baca, yang tahu soal itu bagian perencanaan," jelasnya. Ditanya tentang kabar yang beredar di DPRD Riau yang menyebutkan proyek tersebut merupakan milik anggota DPRD Riau, Wira tidak mau berkomentar," Saya tidak tahu soal itu, sudah ya saya ditunggu Ketua DPRD," tutupnya. (ckp)