Di Pinggir, Masih Ada Desa Belum Miliki Puskesmas Pembantu

Sabtu, 07 November 2015

PINGGIR-riautribune: Luasnya wilayah geografis serta belum meratanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat di Kecamatan Pinggir saat ini. Salah satunya adalah masih banyaknya desa di Pinggir yang belum memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu), bidan desa yang tidak berdomisili di tempat tugas serta soal Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS).

Anggota DPRD Bengkalis asal dapil Pinggir Pipit Lestary SPd, belum lama ini menyebutkan bahwa masyarakat di desa pelosok di Kecamatan Pinggir masih mengeluhkan soal jauhnya sarana kesehatan setingkat Puskesmas atau Pustu dari tempat mereka berdomisili. Di Kecamatan Pinggir ada 19 desa yang tersebar di wilayah seluas 2.500 kilometer persegi, dan lebih setengah dari desa-desa di Pinggir sulit dijangkau karena lokasinya yang jauh dari ibukota kecamatan.

“Di beberapa desa memang sudah ada Pustu selain Puskesmas induk di Desa Pinggir dan Muara Basung. Akan tetapi masih sangat banyak lagi desa-desa di pelosok yang belum memiliki Pustu sehingga masyarakat kesulitan pergi berobat,” ujar Pipit Lestary SPd.

Kondisi geografis yang luas itu sebut politisi Partai Nasdem ini, keberadaan Puskesmas induk atau Pustu juga tidak sesuai dengan keberadaan tenaga medis yang pendistribusiannya tidak merata. Misalnya bidan desa yang tidak tinggal di desa tempat mereka bertugas, harus bolak-balik terkadang pada hari kerja jarang berada di tempat.

Untuk itu Pipit meminta Bidan desa terutama bidan PTT dituntut bekerja sepenuh hati, mengabdikan diri mereka untuk kepentingan masyarakat banyak. Karena kalau bidan desa tidak berdomisili di tempat mereka bertugas, ketika ada masyarakat sakit tentu akan menyulitkan mereka, apalagi di desa yang jauh dari pusat kota itu tidak ada Pustu.

“Saya melihat, kurangnya kesadaran dari bidan desa PTT atau tenaga medis yang dipekerjakan di Puskesmas Pembantu dalam melayani masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Pinggir ini. Mereka hanya sebatas melaksanakan tugas pada saat jam kerja, padahal mereka seharusnya tinggal di tempat mereka bertugas, sehingga pelayanan kepada warga dapat maksimal,” saran Pipit.(afa)